SUARAUTARA.COM, Buol – Delapan Fraksi di DPRD Kabupaten Buol secara resmi memberikan pemaparan atas Pemandangan umum fraksi-fraksi pada rapat paripurna DPRD yang terdiri dari Fraksi diantaranya Fraksi Golkar, PDI-Perjuangan, NasDem, Gerindra, PKB, PAN, PPP dan fraksi Demokrat Keadilan Nurani Rakyat, bertempat di ruang rapat utama, Selasa 21 November 2023, pukul 14.00 Wita hingga selesai.
Paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Srikandi Batalipu,S.Sos, M.AP., didampingi Asisten Umum Setda Kabupaten Buol, dan di ikuti oleh seluruh fraksi-fraksi DPRD serta dihadiri sejumlah pimpinan OPD Kabupaten Buol.
Dalam pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato Bupati Buol tentang penyampaian Nota Keuangan RAPBD tahun anggaran 2024, ada beberapa catatan dari fraksi-fraksi yang ada, diantaranya Fraksi PDIP yang menjelaskan berdasarkan hasil kerja komisi terkait kebijakan pembagian anggaran pada masing-masing OPD, salah satunya Dinas Pertanian yang dimana merupakan sektor pemenuhan kebutuhan petani selama beberapa tahun tidak mendapatkan alokasi anggaran memadai. Terutama untuk menopang satu-satunya komoditi andalan Kabupaten Buol yaitu Jagung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Atas dasar itu, fraksi PDIP meminta kepada pemerintah daerah pada tahun anggaran 2024, Dinas terkait mendapatkan alokasi anggaran prioritas dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai program nasional.
Tak hanya itu, fraksi PDI-P juga menyoroti beberapa program yang perlu diperhatikan Pemerintah Daerah kabupaten Buol seperti pembangunan jalan kantong produksi, sanitasi lingkungan, jaringan perpipaan air bersih, serta hal lainnya yang dianggap penting.
Sedangkan, pandangan dari fraksi Gerindra menyampaikan beberapa hal terkait penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 2023.
Menanggapi apa yang menjadi pidato Pj Bupati Buol tentang penyampaian Nota Keuangan RAPBD tahun anggaran 2024, seluruh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Buol menyetujui rancangan APBD Kabupaten Buol tahun anggaran 2024 untuk dibahas dalam persidangan selanjutnya bersama Pemerintah Daerah.**
