JAKARTA– Warga Kota Bitung patut berbangga karena bicara Digitalisasi, Wali Kota Bitung, Ir. Maurits Mantiri, MM bisa di sejajarkan dengan para menteri diera Presiden Jokowi menjadi pemateri dalam seminar Internasional.
Bagaimana tidak, dalam seminar internasional yang mengangkat tema “Impactful Systemic Transformation for Flourishing City” Kandidat Doktor Universitas Indonesia Walikota Bitung diundang menjadi salah satu pembicara dalam Acara yang dihadiri 38 Gubernur, 116 Bupati/Wali Kota dari seluruh Indonesia. Kamis 25 januari 2024.
Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah pejabat lintas kementerian/lembaga negara, serta pemangku kepentingan lainnya yang terkait dengan konsep smart city.
Seminar ini diadakan dengan tujuan untuk mendorong transformasi yang berdampak nyata bagi perkembangan kota yang maju dan berkembang. Wali Kota Bitung memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman dan strategi dalam upaya mencapai kota yang makmur dan sejahtera.
Selain Walikota Mantiri, hadir juga pembicara lainnya seperti, Menkomarves RI, Luhut Binsar Panjaitan, MenPANRB RI, Abdulah Aswar Anas mantan menteri perdagangan RI Mari Elka Pangestu dan Plh Kepala Lembaga Administrasi Negara, Muhammad Taufiq.
Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pemerintah pusat dalam mendukung upaya transformasi sistemik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Maurits Mantiri berharap bahwa melalui seminar ini, para peserta dapat saling bertukar pengalaman dan berkolaborasi dalam menciptakan solusi dan inovasi yang efektif dalam mendorong pembangunan kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Dengan partisipasi aktif dan kerjasama antar pemangku kepentingan, diharapkan implementasi konsep smart city di Indonesia dapat lebih tanggap terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
“Untuk pelayanan yang berbasis Administrasi yang terutama ada menyenangkan hati Rakyat, juara di hati rakyat,” kata Mantiri.
Ia menyampaikan jika pengunaan banyak Aplikasi menjadi persoalan apalagi ada ego sektoral di setiap OPD. “Untuk itu, pemkot Bitung bakal menyatukan semua aplikasi dalam satu portal guna pelayanan ke Masyarakat,” kata Mantiri.
Sementara Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengemukakan jika saat ini presiden sudah melarang adanya penambahan Aplikasi.
“Peraturan Presidwn nomor 82 tahun 2023 melarang akan adanya pembuatan aplikasi lagi sebab masyarakat akan terus mendowload aplikasi dan juga pembiayaannya sangat besar,” kata Anas.
Semoga acara ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mempercepat kemajuan dan kemakmuran kota-kota di Indonesia.**/kominfo
