SUARAUTARA.COM, Buol – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara DPRD Buol bersama Instansi terkait, Pemerintah Desa Inalatan beserta Forum Pencari Keadilan (FPK) desa Bunobogu akhirnya ditunda pelaksanaannya oleh pimpinan DPRD yang dipmpin langsung ketua Srikandi Batalipu,S.Sos Wakil Ketua Ahmad Takuloe,SH dan Zainudin Rauf, dikarenakan ketidakhadiran Kades Inalatan Agus P. Bakara pada forum RDP yang digelar Senin (01/11/2021) bertempat di Ruang RDP DPRD Buol.
Dari pantauan media ini, selain pimpinan DPRD, ketua Komisi dan anggota, RDP turut dihadiri oleh Kejaksaan Negeri Buol, Tipikor, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kehutanan UPT kesatuan pengelolaan hutan Pogogul), Camat Bunobogu dan ratusan warga Inalatan.
Penundaan tersebut atas desakan dari FPK bersama ratusan masyarakat Inalatan yang mendatangi langsung kantor DPRD dan memenuhi ruangan RDP.
“ kami sangat kecewa dengan sikap Kades Inalatan yang tidak menghargai forum RDP ini, dan sebagai pemimpin desa, tidak seharusnya mempertontonkan sikap seperti ini, apalagi tidak mengindahkan surat dari Pimpinan DRPD Buol dan semua Instansi yang hadir hari ini,” kata Agusfianto dari FPK.
Lebih lanjut Agus menambahkan, jika hari ini Kades tidak hadir pada forum RDP ini, maka apa yang akan kita laksanakan pada RDP hari ini tidak ada gunanya karena ketidakhadiran Kades.
“Sebaiknya saya minta kepada pimpinan DPRD, untuk menghadirkan Kades dalam ruangan ini, jika beliau tidak hadir, sebaiknya RDP ini jangan dulu dilaksanakan, menunggu kehadiran Kades,” Kesal Agusfianto.
Sementara itu, Pimpinan DPRD Buol meminta masukan dan saran dari anggota DPRD lainnya untuk kemudian menyimpulkan apakah RDP dilanjutkan, atau di skorsip untuk kemudiam diagendakan kembali.
Ahmad Andimaka,SH ketua Komisi 1 memberikan masukannya terkait ketidakhadiran Kades Inalatan pada forum RDP, dimana menurutnya hari ini Kades Inalatan tidak ada itikad baik untuk dengan sengaja tidak menghadiri forum ini dengan alasan kesehatan, padahal jika dilihat dari antusias dari Masyarakat yang sudah susah paya datang jauh-jauh hanya untuk mendengarkan klarifikasi dari Kades Inalatan dengan persoalan yang terjadi di desa.
“ Saya sangat menyayangkan dengan kesiapan forum RDP yang telah maksimal hari ini, tapi Kadesnya tidak mau menghadiri dengan alasan tertentu, dan Kades semacam ini harus diberi sangsi bila perlu dievaluasi lagi,” kesal Ahmad Andi Maka.
FPK bersama masyarakat sepakat dan menyetujui jika pelaksanaan RDP ditunda sampai menghadirkan Kades Inalatan.Camat Bunobogu dihadapan pimpinan DPRD dan forum RDP berjanji akan menghadirkan Kades dan menggaransikan dirinya jika Kades Inalatan tidak hadir pada Forum RDP yang kembali digelar hari ini, Selasa (02/11/2021).
Dengan berbagai masukan dari peserta forum, akhirnya pimpinan DPRD Buol menskorsing atau menunda pelaksanaan RDP DPRD Buol bersama kades, Instansi terkait dan Masyarakat Inalatan Kec. Bunobogu Kab.Buol.
Untuk diketahui, RDP tersebut membahas tuntutan dari FPK bersama masyarakat desa Inalatan yakni yang pertama meminta Inspektorat daerah melakukan penyelidikan terhadap pengelolaan keuangan desa yang diduga tidak transparan, kedua meminta pertanggungjawaban dinas Perikanan dan Kelautan Buol terhadap proses administrasi yang tanpa musyawarah dan sosialisasi telah mengakibatkan rusaknya jalan pemukiman dengan anggaran 400juta pada tahuj 2017. Kemudian kaega, Meminta kepada dinas Lingkungan Hidup (DLH) Buol untuk mempertanggungjawabkan analisa dampak lingkungan (AMDAL) dalam percetakan Tambak di desa Inalatan, selanjutnya meminta kepada UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Pogogul untuk memastikan area tambak apakah berdasarkan area APL dan Kemudian meminta kepada TIPIKOR untuk melakukam penyelidikan terhadap dugaan penggunaan anggaran yang tidak prosedural dan terakhir meminta legalitas dan dasar sejarah kepada pemerintah desa Inalatan terhadap penerbitan SKPTsecara sepihak. [can]
