Suarautara.com,TOUNA-Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah, tengah diterpa dua masalah krusial sekaligus. Program nasional ini disorot terkait adanya dugaan pemotongan gaji relawan di Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Ratolindo 1, serta kekhawatiran atas potensi sisa makanan (food waste).
Isu tersebut mencuat ke publik setelah sejumlah awak media mendatangi kediaman Wakil Bupati Touna, Surya, S.Sos., M.Si., yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Touna, pada Kamis (4/6/2026). Menanggapi laporan tersebut, Surya menegaskan akan segera memanggil pihak-pihak terkait untuk dimintai klarifikasi.
“Nanti saya balik dari Palu, kemungkinan hari Senin saya akan panggil Koordinator SPPG beserta mitra dapur untuk menindaklanjuti laporan ini. Jika terbukti melanggar dan tidak sesuai ketentuan juknis, maka saya selaku Ketua Satgas akan merekomendasikan dapur ditutup,” ujar Surya dalam keterangan persnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dugaan Pemotongan Gaji Tanpa Aturan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah relawan di SPPG Ratolindo 1 mengaku bahwa hak pendapatan mereka diduga telah dipotong oleh seorang oknum dari Satuan Pelayanan Pangan Indonesia (SPPI) berinisial A.L. Para relawan menyebutkan bahwa pemotongan gaji tersebut dilakukan tanpa dasar aturan yang jelas dan menyalahi petunjuk teknis (juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Ancaman Food Waste Nasional dan Lokal
Selain masalah internal manajemen pengupahan, tata kelola makanan juga menjadi sorotan tajam. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menunjukkan potensi food waste program MBG secara nasional bisa mencapai 3.000 hingga 3.800 ton per hari, atau setara dengan 4% sampai 5% dari total porsi yang dibagikan.
Sementara itu, untuk skala lokal Kabupaten Tojo Una-Una, sejauh ini belum ada data resmi mengenai jumlah makanan yang terbuang per hari dari total 11 SPPG yang saat ini sudah beroperasi.
Desakan Audit Menyeluruh
Hingga berita ini diturunkan, Koordinator BGN Touna belum memberikan tanggapan resmi mengenai dua isu yang tengah bergulir tersebut.
Akibat mencuatnya dua persoalan ini, sejumlah pihak mendesak pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah untuk segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terhadap operasional SPPG di Touna.
Pewarta:Agung
