Suarautara.com,TOUNA-Praktisi hukum Ishak P. Adam, S.H., M.H., C.L.I., mengingatkan para konten kreator untuk berhati-hati dalam memproduksi konten yang berkaitan dengan kritik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
Ia menegaskan bahwa kritik terhadap pemimpin daerah merupakan hal yang sah dilakukan, tetapi harus tetap menjaga batasan agar tidak berubah menjadi hujatan negatif yang berujung pada konsekuensi hukum pidana.
“Kritik terhadap kebijakan atau kinerja pemimpin daerah itu sah-sah saja dan dijamin oleh undang-undang sebagai bentuk kebebasan berpendapat. Namun, yang perlu diingat oleh rekan-rekan konten kreator adalah jangan sampai kritik tersebut bergeser menjadi hujatan, cacian, atau serangan pribadi yang bersifat negatif,” ujar Ishak P. Adam saat diwawancarai via sambungan WhatsApp, Sabtu (30/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ishak, ruang digital saat ini sangat rentan dengan gesekan hukum apabila tidak digunakan secara bijak.
Setiap konten yang diunggah berpotensi diakses publik secara luas. Jika mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik, maka pelaku bisa dijerat dengan undang-undang yang berlaku.
“Batasan antara kritik konstruktif dan hujatan itu sangat jelas. Kritik fokus pada kebijakan dan solusinya, sedangkan hujatan cenderung menyerang pribadi dengan kata-kata kasar. Jika sudah masuk ke ranah hujatan negatif, bisa-bisa hal itu berujung pada pidana,” tegas pria yang aktif di bidang hukum ini.
Di akhir pernyataannya, Ishak mengajak para kreator lokal untuk tetap kreatif namun tetap mengedepankan etika komunikasi di media sosial.
“Mari kita bangun daerah ini dengan konten-konten yang edukatif. Kritik silakan, tapi sampaikanlah secara elegan dan berbasis data, bukan dengan narasi kebencian,” pungkasnya.
(Agung)
