TOJO UNA-UNA – Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan sikap kehati-hatian dalam merespons tuntutan aksi nelayan terkait proyek seismik migas yang berlangsung di wilayah perairan setempat. Sikap tersebut disampaikan Bupati Tojo Una-Una yang menilai bahwa pemerintah daerah tidak dapat serta-merta menolak kebijakan pemerintah pusat tanpa memahami secara menyeluruh duduk persoalan yang ada.
Sebagai bagian dari institusi pemerintahan, Pemkab Tojo Una-Una memiliki kewajiban untuk tetap berada dalam koridor hukum dan tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, langkah yang diambil adalah melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memperoleh kejelasan terkait proyek seismik migas serta dampaknya terhadap masyarakat nelayan.
Pemerintah daerah menilai aspirasi dan kekhawatiran nelayan merupakan hal yang wajar dan perlu mendapatkan perhatian serius. Seluruh tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut akan menjadi bahan pembahasan dalam konsultasi Bupati dengan pemerintah pusat, termasuk aspek lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian nelayan, serta kepentingan daerah.
Untuk itu, pemerintah daerah meminta kebesaran hati dan kesabaran para nelayan agar memberikan ruang bagi proses komunikasi dan konsultasi tersebut. Pemkab berkomitmen untuk menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat nelayan kepada pemerintah pusat demi mencari solusi terbaik yang adil dan berimbang.
Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menegaskan akan terus mengawal proses ini dan memastikan kepentingan masyarakat nelayan tetap menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
