Suarautara.com, Buol – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buol mengambil langkah tegas untuk menertibkan hewan ternak yang berkeliaran bebas, baik siang maupun malam hari. Kebijakan ini menyasar ternak sapi dan kambing yang selama ini kerap merusak kebun warga serta membahayakan pengguna jalan.
Bupati Buol, H. Risharyudi Triwibowo, menyampaikan pernyataan keras tersebut pada Minggu (11/1) sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan yang telah lama dikeluhkan masyarakat.
Bupati menegaskan, mulai Januari 2026, sanksi tegas akan diberlakukan terhadap para pemangku wilayah yang tidak serius melakukan penertiban ternak di wilayahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Camat atau lurah akan kami copot. Kepala desa akan kami tahan ADD-nya bila tidak serius,” tegas Bupati.
Menurut Bupati Risharyudi, pemerintah daerah sebenarnya telah berulang kali mengingatkan camat, lurah, dan kepala desa agar menjalankan penertiban ternak sesuai aturan yang berlaku. Namun, hingga kini masih ditemukan sejumlah wilayah yang membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas.
Akibatnya, banyak laporan masyarakat masuk ke pemerintah daerah terkait kerusakan kebun, kotoran sapi di badan jalan, serta potensi kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari saat jarak pandang terbatas.
Selain merusak tanaman warga, keberadaan ternak di jalanan juga menimbulkan bau tidak sedap dan mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengguna kendaraan.
“Ini bukan lagi masalah kecil. Ini menyangkut ketertiban umum, keselamatan warga, dan tanggung jawab pemilik ternak. Pemerintah daerah harus hadir, dan saya tidak ingin lagi mendengar alasan atau pembiaran,” ujar Bupati.
Bupati menambahkan, kebijakan penertiban ternak ini akan dipantau langsung oleh pemerintah daerah. Wilayah yang tidak menunjukkan keseriusan akan segera dievaluasi.
Camat atau lurah yang lalai akan dicopot dari jabatannya, sementara kepala desa yang tidak menjalankan instruksi akan dikenakan penahanan dan penangguhan pencairan Alokasi Dana Desa (ADD).
“Mulai Januari 2026 tidak ada kompromi lagi. Kita tindak tegas camat dan pemerintah desa yang tidak serius melakukan penertiban,” tandasnya.
[Diskominfo]
