Suarautara.com,TOUNA – Kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid ke Desa Mire, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Selasa 4 Agustus 2026, disambut antusias ratusan masyarakat.
Sejak pagi, lapangan sepak bola Desa Mire yang menjadi lokasi pendaratan pesawat telah dipadati warga. Kaum ibu, tokoh masyarakat, pemuda, aparat desa, hingga masyarakat umum tampak menunggu kedatangan orang nomor satu di Sulawesi Tengah tersebut.
Sorak-sorai mengiringi saat pesawat yang membawa Gubernur Anwar Hafidz mendarat. Kedatangan tersebut dinilai membawa harapan baru bagi percepatan pembangunan di wilayah pegunungan Tojo Una-Una.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pertemuan bersama masyarakat, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendorong pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur.
Salah satu perhatian utama adalah kondisi jalan menuju Desa Mire bukan hanya soal mobilitas. Ini adalah jalur distribusi hasil pertanian, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan pemerintahan. Karena itu pemerintah provinsi akan mengupayakan perbaikan infrastruktur jalan agar akses masyarakat menjadi lebih baik,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Selain jalan, gubernur juga menyoroti kebutuhan transportasi dan pelayanan kesehatan. Ia menyampaikan rencana pengadaan kendaraan angkutan desa ,serta mobil ambulans untuk membantu masyarakat di wilayah yang masih terbatas sarananya.
Soroti Polemik Tanah Adat
Di tengah suasana meriah, isu tanah adat menjadi perhatian serius warga.
Gubernur mengingatkan masyarakat agar tidak mudah melepas tanah adat jika ada investor yang masuk.
“Tanah adat bukan hanya soal nilai ekonomi. Ini menyangkut sejarah, identitas, dan keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan. Setiap keputusan harus dipikirkan matang-matang sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.
Gubernur juga menanggapi penyampaian Bupati Tojo Una-Una terkait mekanisme yang sebelumnya disebut “konvensi”, namun dalam praktiknya menyerupai praktik jual beli.
“Ini perlu kita duduk bersama Pemkab Tojo Una-Una untuk mencari kejelasan mekanisme, status, dan penyelesaiannya sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.
Ia mengimbau warga agar tidak gegabah melakukan transaksi tanah adat, terutama jika sudah ada pembayaran dari pihak perusahaan.
“Jangan sampai keputusan hari ini menjadi sumber persoalan baru bagi masyarakat di kemudian hari,” pesannya.
Harapan Warga
Kunjungan ini menjadi harapan baru bagi masyarakat Desa Mire. Warga kini berharap Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una segera memberikan kejelasan terkait persoalan tanah adat, termasuk mekanisme penyelesaiannya, agar tidak menimbulkan konflik berkepanjangan.
Pewarta : Agung
