Suarautara.com, Banggai – Bupati Banggai, Ir. H. Amirudin, S.P., M.P., M.M., secara resmi membuka Seminar Awal Kajian Desain Besar Pemekaran Wilayah Kabupaten Banggai, hasil kerja sama Pemerintah Kabupaten Banggai dengan Sekolah Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), yang digelar di Ruang Pertemuan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai, Senin (3/8/2026).
Bupati hadir didampingi Kepala BRIDA Kabupaten Banggai, Andi Nur Syamsi Amir, S.STP., M.Si. Seminar tersebut turut dihadiri Ketua Tim Kajian IPDN Prof. Dr. Muhadam Laolo, M.Si., Kepala BPS Kabupaten Banggai Mohamad Rivani, S.IP., M.M., para kepala OPD, camat se-Kabupaten Banggai, tokoh masyarakat, serta pengurus forum pemekaran wilayah.
Dalam laporannya, Kepala BRIDA Andi Nur Syamsi Amir menjelaskan bahwa penyusunan kajian desain besar pemekaran wilayah merupakan implementasi pembangunan daerah yang berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan data yang akurat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, wacana pemekaran wilayah tidak cukup hanya berangkat dari aspirasi masyarakat, tetapi harus diperkuat melalui kajian akademik yang objektif, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Melalui kerja sama dengan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, kami ingin menghadirkan dokumen kajian yang mampu menjadi landasan ilmiah bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan penataan wilayah di masa mendatang,” ujarnya.
Selanjutnya Ia juga menambahkan, kajian tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi strategis mengenai penataan wilayah, peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk itu, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diminta memberikan dukungan berupa data yang valid serta masukan yang konstruktif.
Sementara itu, Ketua Tim Kajian IPDN, Prof. Dr. Muhadam Laolo, M.Si., mengatakan bahwa penyusunan desain besar pemekaran wilayah merupakan langkah strategis sebagai persiapan jangka panjang.
Menurutnya, meskipun kebijakan moratorium pembentukan daerah otonom baru masih berlaku, pemerintah daerah tetap perlu menyiapkan dokumen akademik sebagai dasar ketika kebijakan tersebut kembali dibuka oleh pemerintah pusat.
Persiapan harus dilakukan sejak sekarang. Ketika regulasi telah dibuka pemerintah pusat, Kabupaten Banggai telah memiliki kajian lengkap sebagai dasar pengusulan pemekaran wilayah,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Bupati Banggai Ir. H. Amirudin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai untuk mendukung penuh penyusunan kajian tersebut. Ia menilai luas wilayah Kabupaten Banggai menjadi salah satu alasan penting perlunya penataan wilayah yang lebih efektif guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Wilayah Kabupaten Banggai sangat luas. Jarak pelayanan pemerintahan masih cukup jauh sehingga diperlukan kajian yang matang untuk melihat peluang pemekaran wilayah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Amirudin.
Bupati menjelaskan bahwa pemekaran wilayah harus didasarkan pada kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan aspek geografis, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, hingga kemampuan fiskal daerah agar daerah otonom baru nantinya mampu berkembang secara mandiri.
Ia optimistis Kabupaten Banggai memiliki potensi besar untuk melahirkan daerah otonom baru apabila seluruh persyaratan administratif, teknis, dan akademik dapat dipenuhi.
Usai membuka seminar, kepada awak media Bupati Amirudin menyampaikan bahwa berdasarkan konsep kewilayahan, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Banggai dinilai telah memiliki peluang kuat untuk mewujudkan pemekaran wilayah.
Menurutnya, pemerintah daerah menargetkan lahirnya daerah otonom baru, termasuk kawasan Balantak Bersaudara dan Batui-Toili (Batol) Bersaudara, sebagai bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Kita yakin Kabupaten Banggai memiliki kemampuan untuk melahirkan daerah baru. Mudah-mudahan ketika pemerintah pusat kembali membuka kebijakan pemekaran, kita sudah siap dengan seluruh dokumen pendukung,” pungkasnya.
Seminar tersebut menjadi langkah awal dalam menyusun dokumen strategis yang diharapkan menjadi pijakan ilmiah bagi penataan wilayah Kabupaten Banggai di masa mendatang sekaligus mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(AM’oks69).
