Bupati Ilham Lawidu Apresiasi Posbankum, Akses Layanan Hukum Desa Diperkuat

Kamis, 5 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PALU, Suarautara. Com– Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi meluncurkan 2.017 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan se-Sulawesi Tengah. Peluncuran tersebut digelar di Lapangan Pogombo, Kota Palu, Rabu (4/2/2026), dan dihadiri kepala daerah se-Sulteng.

Bupati Tojo Una-Una, Ilham Lawidu, menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran Posbankum sebagai langkah strategis dalam mendekatkan akses layanan hukum kepada masyarakat desa. Menurutnya, Posbankum menjadi terobosan penting untuk memastikan keadilan hukum dapat dirasakan hingga ke tingkat paling bawah.

“Pos Bantuan Hukum ini bukan sekadar layanan konsultasi, tetapi juga menjadi pusat pendampingan, edukasi hukum, serta penyelesaian persoalan hukum masyarakat secara adil dan mudah diakses,” ujar Bupati Ilham Lawidu di sela kegiatan.

Ia menegaskan, keberadaan Posbankum akan membantu masyarakat desa memahami hak dan kewajibannya di hadapan hukum, sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum yang berlarut-larut akibat minimnya pengetahuan hukum.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Ilham Lawidu juga menerima Penghargaan Pos Bantuan Hukum, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyediakan layanan bantuan hukum di seluruh desa dan kelurahan.

Penghargaan ini menjadi bukti keseriusan Pemkab Tojo Una-Una dalam mendukung program nasional akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan masyarakat di wilayah pedesaan.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama seluruh perangkat daerah dan pemerintah desa di Tojo Una-Una. Ke depan, kami berkomitmen memastikan Posbankum benar-benar berjalan aktif dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Ilham Lawidu.

Peluncuran ribuan Posbankum ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam penguatan reformasi hukum berbasis desa, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mewujudkan pelayanan hukum yang inklusif dan berkeadilan di Sulawesi Tengah.(Agung)

Berita Terkait

Setahun Lebih tanpa kepastian Hukum, Kuasa Hukum Terlapor Surati Kapolres Touna, Dengan Tembusan Kapolda Hingga Mabes Polri
Hampir 10 Bulan, Penanganan Dugaan Penyimpangan Dana Hibah KPU Touna Belum Jelas
Audiensi DPC PJS dengan Ketua KPU Touna, Bahas Program Berkelanjutan hingga Perkembangan Kasus Hukum
Amankan Pelaksanaan TKA, Kepala SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Ampana Koordinasi dengan PLN
Operasi Gabungan Polres Touna dan BNN Amankan 14 Orang, Satu Ditetapkan Tersangka
DPRD Tojo Una-Una Desak Solusi Konkret Krisis Listrik, Lima Rekomendasi Resmi Dikeluarkan
Disdikbud Tojo Una-Una Amankan Sekolah Hentikan PTM Sementara Akibat Kabut Asap Karhutla
Sekda Touna Lantik Dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 21:10 WITA

Setahun Lebih tanpa kepastian Hukum, Kuasa Hukum Terlapor Surati Kapolres Touna, Dengan Tembusan Kapolda Hingga Mabes Polri

Rabu, 21 Oktober 2026 - 10:08 WITA

Hampir 10 Bulan, Penanganan Dugaan Penyimpangan Dana Hibah KPU Touna Belum Jelas

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:40 WITA

Audiensi DPC PJS dengan Ketua KPU Touna, Bahas Program Berkelanjutan hingga Perkembangan Kasus Hukum

Selasa, 20 Oktober 2026 - 16:33 WITA

Amankan Pelaksanaan TKA, Kepala SMA Negeri 1 dan SMK Negeri 3 Ampana Koordinasi dengan PLN

Senin, 19 Oktober 2026 - 12:09 WITA

Operasi Gabungan Polres Touna dan BNN Amankan 14 Orang, Satu Ditetapkan Tersangka

Berita Terbaru

Topik Utama

The Ultimate Guide to Arabic Live Roulette

Sabtu, 24 Okt 2026 - 09:38 WITA

Topik Utama

Sabtu, 24 Okt 2026 - 09:10 WITA

Topik Utama

The Ultimate Guide to 10 Deposit in Online Casinos

Sabtu, 24 Okt 2026 - 09:06 WITA

Topik Utama

The Ultimate Guide to Playing Online Casino Safe

Sabtu, 24 Okt 2026 - 08:36 WITA