Buol, Suarautara.com – Kondisi rusak parah abrasi pantai di desa Hulubalang, Kecamatan Paleleh Barat bakal mengancam keselamatan dan hunian 75 kepala keluarga di saat musim penghujan disertai angin kencang dan naiknya air pasang laut.
Hal ini menjadi keluhan pemerintah dan masyarakat kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam hal ini dinas terkait untuk segera meninjau dan melakukan pemeliharaan Abrasi Pantai itu karena pembangunanya menggelontorkan anggaran APBD Sulteng yang tidak sedikit.
Hal itu menjadi sorotan aspirasi masyarakat pada saat Reses Anggota DPRD Sulteng Fraksi PKB Dapil Buol-Tolitoli, Haris Julianto Tmumun, SH. (HJT) di desa Hulubalang, Kecamatan Paleleh Barat, Kamis (13/2/2025).
Kades Hulubalang, Arlan Amalu saat memberikan sambutan pada Reses Anggota DPRD Sulteng, Haris Julianto Timumun, Kamis (13/2/2025) Foto : IstSaat mendengarkan langsung aspirasi masyarakat desa Hulubalang, HJT menerima beberapa masukan dan usulan penting dari tokoh masyarakat setempat terkait pemeliharaan Tanggul pemecak ombak (Abrasi Pantai) sepanjang 250 Meter yang dibangun oleh Pemprov Sulteng pada tahun 2012 yang saat ini kondisinya rusak berat, dan berpotensi berdampak kepada 75 Kepala Keluarga terancam kehilangan tempat tinggal.
Tidak hanya itu, usulan Kembali disuarakan kepada HJT saat reses dengan meminta Pemrov Sulteng membangun baru Tanggul pemeca ombak (Abrasi Pantai) sepanjang 750 Meter terletak di dusun dua dan dusun tiga
Kades Hulubalang, Arlan L. Amalu saat memberikan sambutan saat reses mengapresiasi kepada HJT atas kunjungannya untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat dan Pemdes Hulubalang berharap aspirasi agar dapat diperjuangkan.
“ sejak tahun 2012 tanggul pemecak ombak di desa kami belum pernah tersentuh oleh pemerintah provinsi terkait pemeliharaan dan kelanjutannya, oleh sebab itu atasnama masyarakat berharap ke pak HJT untuk memperjuangkannya agar bisa berlanjut, terima kasih atas kunjungannya di desa kami,” pinta Arlan.
Diakhir reses, Hari Julianto berpesan kepada masyarakat untuk tetap mejaga persatuan dan kesatuan serta kebersamaan jelang pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan kegiatan reses ini menjadi perekat antara konstituen dan perwakilannya, sehingga semua bisa berjalan sesuai aturan yang ada.
“Usulan masyarakat Hulubalang ini sudah saya catat, akan tetapi jika tidak didukung dengan dokumen pendukung berupa Proposal ke Dinas terkait dan DPRD provinsi sebagai tembusan, maka semua akan sia-sia, jika lengkap Insyaallah Allah saya akan mengawal usulan ini meskipun tidak semua bisa diakomodir,” tandasnya.(*)
