SUARAUTARA.COM, TOJO UNA-UNA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tojo Una-Una terus mendorong penguatan regulasi daerah untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Upaya tersebut dilakukan melalui rapat analisis dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).
Kegiatan berlangsung di Ruang Aspirasi Rakyat, Kantor DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Senin (9/11/2026), dengan melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Tengah serta sejumlah unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.
Rapat tersebut menjadi bagian penting dalam penyempurnaan materi Ranperda agar regulasi yang disusun memiliki landasan hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Tojo Una-Una, Ilham Lamahuseng, S.E., menjadi salah satu unsur penting dalam pembahasan regulasi tersebut.
Ranperda Pencegahan Perkawinan Usia Anak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dan DPRD dalam memberikan perlindungan kepada anak dari praktik perkawinan sebelum mencapai usia yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
Sebagaimana diketahui, berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun.
Karena itu, pencegahan perkawinan usia anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mengingat persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut pendidikan, kesehatan, perlindungan perempuan dan anak, kondisi sosial, serta masa depan generasi muda.
Dalam proses penyusunannya, Ranperda tersebut telah melalui konsultasi publik dan harmonisasi dengan Kementerian Hukum. Selanjutnya, pembahasannya memasuki tahapan tingkat pertama bersama pihak eksekutif dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Melalui analisis dan evaluasi dari perspektif HAM, materi Ranperda diarahkan untuk memperkuat pengaturan mengenai pencegahan, pembinaan, perlindungan, serta pemenuhan hak anak. Selain itu, diperlukan penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar keluarga dan lingkungan sosial memiliki pemahaman yang baik mengenai dampak perkawinan usia anak.
Pencegahan juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga. Dengan demikian, upaya perlindungan anak tidak hanya bertumpu pada regulasi, tetapi juga didukung kesadaran dan tanggung jawab bersama.
Berdasarkan daftar peserta rapat, kegiatan tersebut melibatkan 21 orang dari 17 unsur instansi dan perwakilan masyarakat.
Mereka terdiri atas Bupati Tojo Una-Una, Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, lima orang perwakilan Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Sekretariat DPRD, Ketua Bapemperda DPRD, serta Bapperida Kabupaten Tojo Una-Una.
Turut dilibatkan perwakilan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB; Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Satuan Polisi Pamong Praja; serta Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.
Selain unsur pemerintahan, rapat juga melibatkan perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kepala desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.
Pelibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memberikan masukan yang komprehensif terhadap penyempurnaan Ranperda, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan perlindungan anak di Kabupaten Tojo Una-Una.
Melalui penguatan payung hukum ini, DPRD bersama pemerintah daerah diharapkan dapat membangun langkah pencegahan yang lebih terarah, sekaligus memastikan setiap anak memperoleh hak untuk tumbuh, berkembang, mengenyam pendidikan, serta meraih masa depan tanpa kehilangan kesempatan akibat perkawinan usia anak.
