Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Kecamatan Toili Barat menggelar rapat mediasi antara pihak perusahaan dan masyarakat terkait rencana kegiatan penambangan material batuan di wilayah Desa Mentawa dan Desa Makapa, Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Kamis (30/7/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Pertemuan Kantor Kecamatan Toili Barat itu dipimpin langsung oleh Camat Toili Barat, Bambang IP Abdullah, S.Pd., M.M., didampingi Sekretaris Kecamatan I Gusti Made Suabawa, S.T.
Hadir dalam pertemuan tersebut perwakilan perusahaan PT Mutiara Perdana Abadi (MPA) dan PT Batuan Energi Mandiri (BEM), diwakili Manajer External Ardhian Leonardus, Kasubsektor Toili Barat IPDA I Kadek Sukrayana, Batibum Toili Barat Sertu I Nengah Suarana, Kepala Desa Makapa I Wayan Sirpo, serta tokoh masyarakat dan warga yang menyampaikan berbagai aspirasi.
Dalam arahannya, Camat Bambang menegaskan bahwa Pemerintah Kecamatan mendukung masuknya investasi sebagai bagian dari pembangunan daerah. Namun, investasi harus tetap memperhatikan keselamatan masyarakat serta dampak terhadap lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengaku memahami kekhawatiran warga yang selama bertahun-tahun menghadapi ancaman banjir. Karena itu, perusahaan diminta membangun komunikasi yang terbuka dan melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat.
Kami mendukung program pemerintah dalam menghadirkan investasi. Namun di sisi lain, aspirasi dan kekhawatiran masyarakat juga harus menjadi perhatian.
Jangan sampai masyarakat mengalami kerugian akibat dampak yang tidak diantisipasi,” tegas Camat Bambang.
Ia juga memastikan bahwa Pemerintah Kecamatan bersama instansi terkait akan turun langsung ke lokasi penambangan untuk melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup serta pihak-pihak teknis lainnya agar seluruh persoalan dapat dikaji secara objektif.
Sementara itu, Manajer External perusahaan, Ardhian Leonardus, menjelaskan bahwa seluruh proses perizinan perusahaan telah ditempuh sesuai ketentuan pemerintah.
Menurutnya, izin usaha pertambangan diterbitkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan seluruh tahapan lingkungan akan mengikuti aturan yang berlaku.
Ia menegaskan perusahaan berkomitmen memenuhi seluruh kewajiban, termasuk penyusunan dokumen lingkungan, pelaporan berkala kepada pemerintah, serta pelaksanaan reklamasi dan pemulihan lahan setelah kegiatan penambangan.
Perusahaan juga membuka ruang dialog dengan masyarakat terkait pembebasan lahan maupun berbagai persoalan sosial yang muncul agar seluruh proses berjalan secara transparan dan tidak menimbulkan konflik.
Kasubsektor Toili Barat, IPDA I Kadek Sukrayana, mengatakan aparat keamanan berkewajiban mengamankan seluruh aktivitas yang memiliki dasar hukum berupa izin resmi.
Namun demikian, kepolisian tetap mengedepankan langkah-langkah persuasif agar tidak terjadi gesekan antara masyarakat dan perusahaan.
Dari hasil pertemuan hari ini akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan bersama instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup, sehingga seluruh kekhawatiran masyarakat dapat dikaji secara langsung,” ujarnya.
Senada dengan itu, Batibum Toili Barat, Sertu I Nengah Suarana, menyampaikan bahwa kehadiran investor diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Meski demikian, menurutnya persoalan yang menjadi kekhawatiran masyarakat tetap harus diselesaikan melalui koordinasi yang baik antara pemerintah, aparat keamanan, perusahaan, dan warga.
Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan pengalaman panjang menghadapi banjir sejak puluhan tahun lalu. Mereka berharap aktivitas penambangan tidak memperparah kondisi sungai maupun meningkatkan risiko banjir terhadap permukiman dan lahan pertanian.
Sebelum menutup pertemuan, Camat Bambang menegaskan bahwa pemerintah akan terus menjadi penengah yang adil bagi semua pihak.
Pemerintah kecamatan tetap mendukung investasi yang memberikan manfaat ekonomi, akan tetapi mengutamakan keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan tetap menjadi prioritas utama sebelum kegiatan operasional dilaksanakan.(AM’oks69)
