Suarautara.com,TOUNA– Pengelolaan Dapur Makan Bergizi Gratis di Tombo kini menjadi sorotan. Langkah Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Tombo, Abdurrahman, S.Pd., yang melakukan pemotongan gaji para relawan secara sepihak memicu keresahan di lingkungan kerja.
Salah satu relawan yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kekecewaannya. Ia mengaku tidak mengetahui dasar aturan dan transparansi dari pemotongan upah tersebut.
“Gaji kami dipotong setiap kali ada keterlambatan masuk kerja. Kami tidak tahu dana yang dipotong itu digunakan untuk apa,” ujar relawan tersebut.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan pekerja terkait adanya praktik pemotongan liar di balik kebijakan internal tersebut.
Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pada Jumat, 15 Mei 2026, Kepala SPPG Tombo, Abdurrahman.S.Pd., membenarkan adanya kebijakan pemotongan upah. Ia berdalih tindakan itu murni untuk menegakkan kedisiplinan dan profesionalitas relawan.
“Kami memberikan toleransi keterlambatan lewat dari 10 menit, bahkan hingga 15 menit masih ditoleransi, dengan kesempatan tiga kali terlambat dalam sepekan. Potongan yang diberikan hanya Rp15.000 dalam satu kali gajian,” jelas Abdurrahman.
Ia menambahkan bahwa pada awal operasional dapur MBG, sistem pemotongan gaji tidak diberlakukan.
“Karena keterlambatan para relawan memicu keterlambatan distribusi pangan, kami memutuskan menerapkan pemotongan agar relawan lebih profesional dan disiplin,” ujarnya.
Kebijakan lokal yang diambil pihak SPPG Tombo dinilai berbenturan dengan regulasi resmi Kepala Badan Gizi Nasional . BGN sebelumnya menegaskan bahwa honor relawan harus dibayarkan penuh sesuai standar dan tidak boleh dipotong dengan alasan apa pun.
Atas kegaduhan ini, Ketua Satgas MBG Kabupaten Tojo Una-Una diminta segera turun tangan memberikan tanggapan resmi dan mengevaluasi aturan sepihak tersebut agar tidak merugikan hak para pekerja di lapangan.
(Agung)
