SUARAUTARA.COM, BUOL – Kepala BPKAD Kabupaten Buol, Moh. Kasim Ali, mengungkapkan bahwa proyeksi belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2026 diperkirakan mencapai Rp485,1 miliar atau sekitar 51,5 persen dari total belanja daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam forum Musrenbang Tingkat Kecamatan Biau yang digelar di Aula Lantai II Kantor Bupati Buol, sebagai bagian dari pembahasan transisi APBD 2025 menuju 2026.
Menurutnya, komposisi belanja pegawai tersebut masih menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kabupaten Buol karena berada di atas batas maksimal nasional yang ditargetkan sebesar 30 persen pada tahun 2027.
“Jika dikurangi komponen Tunjangan Profesi Guru (TPG), maka proporsinya menjadi sekitar 47 persen. Namun angka ini tetap memerlukan langkah penyesuaian agar struktur belanja lebih sehat dan produktif,” jelas Kasim Ali.
Ia juga memaparkan bahwa kondisi fiskal daerah turut terdampak kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025.
Akibat kebijakan tersebut, Kabupaten Buol mengalami penyesuaian anggaran sekitar Rp86,2 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Meski demikian, realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 tercatat mencapai 97,19 persen atau sekitar Rp942,6 miliar, menunjukkan kinerja pendapatan yang cukup optimal.
Melalui forum Musrenbang, Pemkab Buol mengajak seluruh OPD, kecamatan, dan desa untuk menyusun program pembangunan yang realistis, terukur, dan berbasis prioritas, sesuai dengan kapasitas fiskal daerah demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.[red]
