Kades Dopalak: Optimalisasi PADes Jadi Solusi Hadapi Efisiensi Anggaran

Jumat, 9 Januari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suarautara. com, Buol – Pemerintah Desa (Pemdes) Dopalak, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol, melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) terkait pembahasan Perubahan Dana Desa (DDS) dan Pendapatan Asli Desa (PADes) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Dopalak, Jumat (9/1/2026).

Musdes dipimpin langsung oleh Kepala Desa Dopalak, Umar B. Munggeli, bersama Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan anggota. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat desa, unsur lembaga desa, serta masyarakat yang sempat hadir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pemdes Dopalak menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa maupun optimalisasi Pendapatan Asli Desa.

Kepala Desa Dopalak, Umar B. Munggeli, menjelaskan bahwa pembahasan perubahan DDS dilakukan untuk mengevaluasi sejumlah program yang dinilai belum berjalan maksimal, sekaligus menetapkan program prioritas di tahun 2026.

“Musyawarah ini penting karena saat ini kita dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Oleh sebab itu, perlu ditelaah secara bersama program mana yang bisa dilaksanakan dan mana yang harus ditunda pada tahun anggaran 2026,” ujarnya.

Pria yang akrab disapa Along ini menambahkan, Desa Dopalak memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar. Jika dikelola secara baik dan sesuai regulasi, potensi tersebut diyakini mampu menjadi solusi dalam menghadapi dampak kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

“Desa Dopalak kaya akan sumber daya alam. Salah satu solusi yang kita dorong adalah mengawal Peraturan Kepala Desa (Perkades) tentang pengelolaan tambang tradisional, tentunya dengan komitmen kuat, partisipasi semua sektor, serta transparansi,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pengelolaan keuangan dan potensi desa harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel guna mewujudkan pemerintahan desa yang bersih.

“Transparansi menjadi kunci agar Pemdes dan masyarakat terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sehingga pembangunan desa benar-benar bermuara pada kesejahteraan seluruh masyarakat,” pungkasnya.

(Red)

Berita Terkait

Rapat Persiapan MTQ XXIII Bangkep TNI Siap Dukung Pengamanan Pelaksanaan di Totikum Selatan
Pengajian Umum Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Dan Selamatan Desa Batu Salang
Dugaan Mahar Alsintan Rp150 Juta Mencuat Mentan Amran Minta Kapolresta Banggai Usut Tuntas
Petani Mengadu Soal Pupuk Bersubsidi Mentan Amran Copot Manajer Pupuk di Banggai
Bagikan Kebahagiaan Bersama 50 Anak Yatim Pertamina EP Donggi Matindok Catat 1,7 Juta Jam Kerja Selamat
Air Mulai Langka, Babinsa Pastikan Tak Ada Warga yang Berebut Setetes Harapan
Lahan Satu Hektare di Desa Tombang Ludes Terbakar Anggota Polsek Pagimana Duga Efek Cuaca Kering
Bukan Sekadar Beri Bantuan, Dandim Situbondo Duduk Bersama dan Sapa Warga Gunung Putri

Berita Terkait

Senin, 14 September 2026 - 20:15 WITA

Rapat Persiapan MTQ XXIII Bangkep TNI Siap Dukung Pengamanan Pelaksanaan di Totikum Selatan

Senin, 14 September 2026 - 11:44 WITA

Pengajian Umum Dalam Rangka Memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Dan Selamatan Desa Batu Salang

Sabtu, 12 September 2026 - 00:32 WITA

Dugaan Mahar Alsintan Rp150 Juta Mencuat Mentan Amran Minta Kapolresta Banggai Usut Tuntas

Jumat, 11 September 2026 - 20:49 WITA

Petani Mengadu Soal Pupuk Bersubsidi Mentan Amran Copot Manajer Pupuk di Banggai

Jumat, 11 September 2026 - 14:49 WITA

Bagikan Kebahagiaan Bersama 50 Anak Yatim Pertamina EP Donggi Matindok Catat 1,7 Juta Jam Kerja Selamat

Berita Terbaru

Daerah

SPPG Kembang Tegaskan Komitmen Penuhi Standar BGN

Selasa, 15 Sep 2026 - 07:57 WITA