TNI Diduga Tak Netral di PSU Pilkada, HMI Luwuk Banggai Laporkan ke Bawaslu RI

Senin, 21 April 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto Sek HMI Banggai Saat serahkan  berkas ke Bawaslu RI

Foto Sek HMI Banggai Saat serahkan berkas ke Bawaslu RI

BANGGAI, SUARAUTARA.COM – Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Luwuk Banggai, Hendra DG Tiro, secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Banggai ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia pada Jumat, 18 April 2025.

Laporan disampaikan langsung oleh Hendra pada pukul 13.20 WITA di Kantor Bawaslu RI, Jalan MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat. Laporan diterima oleh petugas Bawaslu, Riki Z, dan tercatat dengan nomor 016/PL/PB/RI/00.00/IV/2025.

Dalam laporan tersebut, Hendra menyoroti dugaan keberpihakan aparat TNI, khususnya Kapten Infanteri Dwi Karyo Basuki yang menjabat sebagai Danramil 14/Toili, Kabupaten Banggai. Ia dituduh mendukung pasangan calon nomor urut 03, Sulianti Murad dan Samsul Bahrimang, dalam PSU Pilkada.

Dugaan ini didukung oleh bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang menunjukkan instruksi dari Danramil kepada anggota TNI lainnya untuk menangkap sejumlah ASN, termasuk kepala dinas dan pejabat lainnya. Percakapan tersebut juga mengarah pada upaya mempercepat distribusi dana dari calon bupati kepada tim pemenangan, dengan permintaan dokumentasi sebagai bukti pertanggungjawaban.

Foto Sek HMI Banggai Saat serahkan berkas ke Bawaslu RI

Selain Danramil, Hendra juga melampirkan bukti rekaman percakapan dengan pihak lain yang diduga kerabat anggota TNI. Rekaman tersebut memperjelas keterlibatan aktif dalam memenangkan pasangan calon tertentu.

Menurut Hendra, keterlibatan aparat militer dalam proses politik merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip netralitas TNI yang diatur oleh undang-undang. Ia menekankan bahwa tindakan seperti ini dapat mencederai demokrasi dan membuka ruang bagi pelanggaran serupa di daerah lain.

Hendra mendesak Bawaslu RI untuk segera memproses laporan ini secara profesional dan adil. Ia menilai tindakan yang dilakukan oknum TNI telah melanggar Pasal 71 Ayat (1) jo. Pasal 188 UU Pemilihan, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024.

Sebagai penutup, Hendra mengajak seluruh elemen masyarakat dan penyelenggara Pilkada untuk mengawal jalannya PSU Pilkada Banggai agar berlangsung jujur, adil, dan bebas dari intervensi pihak manapun yang tak berwenang secara hukum.

( HmiBanggai/AmrillahMokoagow )

Berita Terkait

Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una Kembali Tetapkan Tersangka Asal Desa Wakai “atas Dugaan Kasus Sabu”
Bupati Tolitoli Hadiri Puncak Bulan Bakti HUT KKP Ke 27 di Kampung Nelayan Merah Putih Banagan
Demi Aturan Dewan Pers Anggota PWI Banggai dan Jambi Jadi Sorotan di UKW Parimo 27 Wartawan Dinyatakan Kompeten
Polda Kepri Perkuat Sinergi dengan Pers di Rakernas III PJS Tahun 2026
Bank Sulteng Ampana Perluas Layanan Selama Pemeliharaan Sistem, Transfer Antarbank Tetap Bisa Dilakukan
Menakar Kompetensi Insan Pers Wartawan Banggai hingga Jambi Berkumpul di UKW PWI Parimo
dr. Budi Nahkodai RSUD Mokoyurli, Bupati Buol Dorong Pembenahan
Lantik Pejabat Administrator dan Pengawas, Bupati Buol Dorong Perubahan Birokrasi

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 10:09 WITA

Satresnarkoba Polres Tojo Una-Una Kembali Tetapkan Tersangka Asal Desa Wakai “atas Dugaan Kasus Sabu”

Kamis, 5 November 2026 - 06:42 WITA

Bupati Tolitoli Hadiri Puncak Bulan Bakti HUT KKP Ke 27 di Kampung Nelayan Merah Putih Banagan

Rabu, 4 November 2026 - 17:54 WITA

Demi Aturan Dewan Pers Anggota PWI Banggai dan Jambi Jadi Sorotan di UKW Parimo 27 Wartawan Dinyatakan Kompeten

Rabu, 4 November 2026 - 16:22 WITA

Polda Kepri Perkuat Sinergi dengan Pers di Rakernas III PJS Tahun 2026

Selasa, 3 November 2026 - 23:37 WITA

Menakar Kompetensi Insan Pers Wartawan Banggai hingga Jambi Berkumpul di UKW PWI Parimo

Berita Terbaru