Bupati Sigi Mengikuti Secara Virtual Peluncuran IPKD MCP Tahun 2025

Kamis, 6 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sigi, Suarautara.com – Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, bersama Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Minhar Tjeho, Sekretaris Daerah Kabupaten Sigi, Nuim Hayat, Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi beserta jajaran, mengikuti secara virtual kegiatan Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, (5/3/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah guna memperkuat pencegahan korupsi. IPKD dan Monitoring Center for Prevention (MCP) menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi serta mendorong efektivitas pengelolaan keuangan dan sistem pengawasan di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sang Made Mahendra Jaya, menjelaskan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2018, MCP telah menjadi alat utama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun, ia menekankan bahwa masih terdapat banyak celah yang perlu diperbaiki agar sistem ini lebih efektif. “Sejak 2004 hingga 2024, KPK mencatat 38 persen kasus korupsi terjadi di tingkat kabupaten dan kota, sementara 12 persen terjadi di tingkat provinsi. Ini menunjukkan bahwa tata kelola pemerintahan daerah masih perlu perbaikan,” ujar Mahendra.

Ia juga mengingatkan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) agar tidak merasa bekerja sendiri atau takut menghadapi intervensi dalam menjalankan tugasnya. Jika mengalami tekanan, APIP dapat menyampaikan kepada Inspektur Pembantu, Inspektur Daerah, atau bahkan kepada pimpinan KPK jika diperlukan. Menurutnya, keberadaan APIP sangat strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan dengan baik, mencegah korupsi, serta mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Semakin cepat sebuah persoalan terdeteksi, semakin cepat pula mitigasi dan langkah perbaikan dapat dilakukan agar tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar,” tambahnya.

Oleh karena itu, Mahendra berharap APIP di pemerintah daerah semakin profesional dan menjaga integritas, sehingga perannya lebih dirasakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Berita Terkait

Sekda Touna Paparkan Anggaran Keagamaan dan Dana Hibah, Miliaran Rupiah Dialokasikan untuk Masyarakat
Pemkab Touna Evaluasi Program BINAR, 240 Mahasiswa Masih Menunggu Verifikasi Tahap III
Evaluasi Kerja Sama Media, Sekda Touna Tekankan Publikasi Pembangunan dan Profesionalitas Pers
Ketua Komisi I Lisa Sundari Bacakan Rekomendasi DPRD Amir Kapal Besar 4 Perusahaan Tetap Bongkar Muat di Tangkiang
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Buol Apresiasi Pendampingan Hukum Kejari
PJS Soroti Sikap Tertutup Kejari Touna Soal Pengembalian Dana Korupsi, Desak Transparansi kepada Publik
Bawaslu Banggai Perkuat Soliditas Sekretariat Melalui Rapat Evaluasi Rutin
Bawaslu Banggai Sambangi Kodim 1308/LB Sinkronisasi Data Pemilih Berkelanjutan Jadi Fokus

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 19:51 WITA

Sekda Touna Paparkan Anggaran Keagamaan dan Dana Hibah, Miliaran Rupiah Dialokasikan untuk Masyarakat

Kamis, 19 November 2026 - 18:08 WITA

Pemkab Touna Evaluasi Program BINAR, 240 Mahasiswa Masih Menunggu Verifikasi Tahap III

Kamis, 19 November 2026 - 15:33 WITA

Evaluasi Kerja Sama Media, Sekda Touna Tekankan Publikasi Pembangunan dan Profesionalitas Pers

Kamis, 19 November 2026 - 13:37 WITA

Ketua Komisi I Lisa Sundari Bacakan Rekomendasi DPRD Amir Kapal Besar 4 Perusahaan Tetap Bongkar Muat di Tangkiang

Kamis, 19 November 2026 - 10:53 WITA

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Buol Apresiasi Pendampingan Hukum Kejari

Berita Terbaru