SUARAUTARA, MUARA ENIM – Perusahaan Pembangkit Listrik berbahan bakar batu barayakni PT. Guohwa Energi Musi Makmur Indonesia (GHEMMI) yang masih berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) ternyata mempunyai satu permasalahan dengan masyarakat Desa Payu Putat dan sekitarnya.
Masyarakat yang punya perkebunan lading tepatnya di lokasi perusahaan seta aliran sungai diduga tercemar buangan limbah dari perusahaan itu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Bahwa sekira tahun 2016 silam hingga sekarang ini masyarakat masih terus menunggu solusi dan kejelasan terkait dugaan pencemaran lingkungan dan kerusakan kebun yang di akibatkan dampak limbah dari ke tiga perusahaan tersebut, namun hingga pada tahun 2023 ini, masih belum ada titik terang, sedangkan kami sudah melapor ke Dirjen ESDM jakarta, Kantor ESDM Provinsi, DLH Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah daerah, bahkan sampai ketingkat Kementrian ESDM sudah 3 Kali melapor tapi terkesan Dinas terkait Tidak Berdaya dan diduga Kebal Hukum, tutur salah satu masyarakat yang terdampak Limbah dari PT.GHEMMI, PT.MPC dan PT.LCL, Kamis,16 Maret 2023.
Hendi (23) warga desa Payu Putat Kabupaten Muara Enim yang kebetulan kedua orang tuanya memiliki kebun atau ladang diwilayah Kecamatan Empat Petulai dangku mengaku sangat kecewa karena hingga hari ini Maret Tahun 2023 belum ada kejelasan nasib Kebunnya yang Rusak, terkait permasalahan tentang pencemaran Lingkungan yang diakibatkan Limbah dari PT.GHEMMI, PT.MPC dan PT.LCL, ungkapnya kepada awak media.
Hendi pun mengatakan, jika dirinya telah menemui Ketua DPC.L.A.I Basus D88 Kabupaten Muara Enim Taufik Hermanto beberapa waktu lalu dan dirinya sudah menceritakan serta meminta pendangan dan solusi dari permasalahan ini.
Ditempat terpisah awak media mencoba menemui Ketua DPC L.A.I Basus D88 dikediamannya, Senin 13 Maret 2023.
Saat ditanya persoalan pencemaran limbah disungai Emberang, Taufik menjawab bahwa memang benar beberapa waktu lalu ada anak muda adik kita Hendi Umur (23)Th, menjumpainya dan saat ditanya bagaimana tanggapan dari Ketua DPC ?
Taufik pun menjawab !!! Sebenarnya kita kembalikan kepada pihak-pihak terkait dan aparat penegak hukum, apakah mereka mau Serius menindak oknum pelaku tersebut atau tidak?….jawabnya.
Ketua DPC pun menambahkan, Seharusnya Dinas LHK kabupaten Muara enim dan Dinas LHK Provinsi Sumatera selatan dapat menerapkan aturan dan menindak oknum atau Perusahaan sesuai dengan Per_ Undang-Undangan yang berlaku atau melihat kembali Dokumen AMDAL Perusahaan Tersebut, adapun beberapa sungai yang tercemar limbah hasil dari kegiatan PT.MPC, PT.LCL dan PT.GHEMMI adalah sebagai berikut :
1.sungai penimur.
2.sungai brang
3.sungai pendecul
4.sungai keruh
5.sungai limau
6.danau manggal.
Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Secara Tegas dan dalam Regulasi nya sudah sangat jelas dibeberapa Pasal pun tertuang terkait limbah seperti apa yang boleh dan tidak nya dalam AMDAL terkait kaidah penambangan yang baik harusnya ketika limbah sudah keluar dari KPL baku mutu air sudah steril baru dialirkan kesungai dan sudah sangat jelas pula terkait sanksi bagi oknum Pelaku usaha yang mencemari lingkungan dan PT.GHEMMI dapat diduga telah menabrak aturan dalam AMDAL.
Sedangkan AMDAL sendiri tertuang didalam The National Environmental Policy Act 0f 1969” (NEPA 1969) sebagai sebuah aturan pengelolaan lingkungan pertama di dunia memiliki pengaruh ke sistem hukum lingkungan di berbagai belahan dunia dan tentu saja Indonesia, kalau setiap oknum Pelaku usaha yang mencemari lingkungan tidak ditindak tegas sesuai aturan dan Per_Undang – Undangan yang berlaku, maka akan terus muncul Para oknum pelaku baru, walaupun memang tak dapat di Pungkiri Kabupaten Muara Enim butuh Investor khususnya provinsi Sumatera Selatan, namun tidak harus menumbalkan masyarakat dan kelangsungan hidup juga kerusakan Lingkungan. terangnya…!!
Saya akan terus perjuangkan dan menyuarakan kebenaran, insya allah kami dalam waktu dekat akan Melakukan aksi ( UNJUK RASA ) dikantor ketiga Perusahaan tersebut, DPRD Prov dan DPR RI Jakarta agar Pemerintah pusat khususnya Bapak Presiden Joko widodo mengetahui kondisi yang terjadi didaerah. tegasnya….!!!
Sampai berita ini terbit,kami masih mencari informasi dari pihak terkait. (Zulhadi)
