SUARAUTARA.COM, Buol – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buol melaksanakan rapat paripurna, dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggara (TA) 2022 di gedung utama, senin (18/10/2021).
Sidang Paripurna yang di pimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Buol, Ahmad Takuloe, SH didampingi Ketua DPRD, Srikandi Batalipu, S.Sos, wakil Ketua 1, Zainudin Rauf dihadiri Wakil Bupati Buol, unsur Forkopimda dan jajaran Pimpinan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).
Pada kesempatan itu 8 fraksi di DPRD Buol menyampaikan pandangan umum dan menyatakan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 untuk di bahas dalam persidangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Meski Delapan Fraksi menyatakan menyetujui Nota Keuangan RAPBD tahun 2022 untuk di bahas namun seluruh Fraksi menyampaikan beberapa saran, pendapat dan koreksi diantaranya:
FRAKSI PARTAI GERINDRA.
Fraksi Gerindra melalui juru bicaranya Gusmaini Arsyad, S. Sos terkait penyampaian nota keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2022, memberikan saran dan catatan sebagai berikut :
– Dari Segi Pembiayaan Daerah yang direncanakan untuk penyertaan modal (Investasi Pemerintah Daerah) kepada Bank Sulteng sebesar Rp 1 Miliyar, disarankan agar Pemda mempertimbangkan dan melakukan kajian, hal ini didasari oleh ketentuan perundang undangan dimana menyatakan bahwa penyertaan modal atau penambahan penyertaan modal kepada perusahaan Daerah harus diatur dengan Perda tersendiri dengan syarat APBD diperkirakan surplus. Hal lain juga yang harus diperhatikan adalah memenuhi asas, Fungsional, kepastian Hukum, Efisiensi, Akuntabilitas dan Kepastian nilai.
– Terhadap rencana realisasi dan percepatan Visi Misi daerah melalui RAPBD 2022, Fraksi partai Gerindra berharap masalah masalah mendasar utamanya di bidang pendidikan, kesehatan serta penanganan kemiskinan dapat dimaksimalkan sesuai target capaian di dalam RPJMD.
– Terkait belanja Operasional yang diproyeksikan sebesar Rp. 634.649.329.598 atau naik sebesar Rp. 33.606.611.133, dari tahun 2021, Fraksi Gerindra menegaskan agar dalam pemberian bantuan sosial harus selektif dan terukur berdasarkan asas keadilan anggaran dan ketentuan yang berlaku.
-Terkait Proyeksi PAD tahun 2022 sebesar Rp. 60.473.424.000 mengalami penurunan sekitar 1, 72 % atau sebesar Rp. 1.059.323.864 dari tahun 2021, disarankan agar dalam penetapan target lebih terukur sehingga pada pelaksanaan realisasi dari target dapat di capai.
FRAKSI PARTAI GOLKAR.
Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar mengapresiasi atas penyampaian pengantar Nota Keuangan RAPBD tahun 2022 dan beberapa buah Ranperda.
Sesuai tema RAPBD Tahun Anggaran 2022, ” Pemulihan Ekonomi dan Sosial Melalui Pemantapan Kesejahteraan dan Kemandirian,” maka fraksi Golkar menyampaikan beberapa catatan yang perlu mendapat tanggapan dari Pemerintah Daerah, diantaranya:
Pertama
PAD yang diproyeksikan mengalami penurunan dari Tahun Anggaran 2021 dan pendapatan transfer turun sebesar 2.60 % untuk itu fraksi partai Golkar memohon penjelasan Pemda terkait hal tersebut.
Kedua
APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Bupati/wakil bupati Buol periode 2017-2022, Fraksi Golkar mempertanyakan indikator capaian kesejahteraaan rakyat dengan ukuran kemandirian, utamanya pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan.
Ketiga
Terkait Dugaan terjadinya praktek jual beli kursi ASN pada pelaksanaan seleksi ASN tahun 2021, Fraksi Partai Golkar mengharapkan untuk dilakukan penyelidikan terhadap pejabat dan peserta Calon ASN yang terlibat dan memberikan sanksi berat sesuai ketentuan Perundangan undangan jika terbukti, sehingga tahapan seleksi Calon ASN yang sudah dilaksanakan tidak perlu dibatalkan.
Ke empat
Menyangkut Program ” ONE MAN ONE COW,” Fraksi Partai Golkar memberikan Apresiasi dengan beberapa catatan segera dilaksanakan upaya maksimalisasi penambahan populasi sapi di kabupaten Buol termasuk inovasi program SISKA ( Sistem Integrasi Sapi dan Perkebunan Sawit)
FRAKSI PAN
– Fraksi PAN seperti fraksi lainnya juga menyorot proyeksi RAPBD Tahun Anggaran 2022 yang mengalami penurunan di banding Tahun Anggaran 2021 sebesar 2,5%. Olehnya Fraksi PAN berharap Pemerintah Daerah mengambil langkah yang ekstra hati hati dan terus mendorong upaya pemulihan ekonomi dan optimalisasi capaian RPJMD mengingat masa Bhakti Bupati dan Wakil Bupati Buol yang tersisa kurang lebih satu tahun.
– Terkait RPJMD, Fraksi PAN memohon keterangan dari Pemerintah Daerah tentang apa langkah langkah konkrit guna menuntaskan Visi dan Misi Pemda.
– Menyangkut soal pertumbuhan dan kondisi Ekonomi, Fraksi PAN berpandangan dapat memahami situasi perekonomian Daerah saat ini. Hal ini terjadi merupakan dampak dari Pandemi Covid-19 yang bahkan dirasakan secara Global dengan dampak bersifat Multi Dimensi.
– Fraksi PAN juga mempertanyakan dan memohon penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait kenaikan belanja tak terduga sebesar Rp. 3 Miliyar menjadi Rp. 4 Miliyar atau 33, 3 %, demikian disampaikan Juru bicara Fraksi PAN, Suparmin.P surah di Paripurna.
FRAKSI PDI PERJUANGAN.
Pertama
Fraksi PDI Perjuangan menyoroti Proyeksi pendapatan Daerah tahun 2022 yang mengalami penurunan sebesar 2,5 % dibanding tahun sebelumnya. demikian halnya atas Proyeksi Belanja modal yang turun sebesar 35,45 %, menurut pandangan Fraksi PDI Perjuangan, ini adalah kondisi yang tidak berimbang dari sisi perencanaan penganggaran.
Kedua
Fraksi PDI Perjuangan menyarankan Pemerintah Daerah agar dalam penyusunan program kegiatan tetap mengacu pada RPJMD dan pemulihan sosial ekonomi di kabupaten Buol. Sekaligus Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan strategi apa yang di lakukan Pemda terkait pemulihan ekonomi saat ini.
Ketiga
Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi Pemda yang terus menerus berbenah dan bersinergi bersama DPRD, utamanya kebijakan anggaran yang pro rakyat atas dasar prinsip efisiensi dan kehati harian, seperti dikutip dari jubir Fraksi PDI Perjuangan, Risnawati Saleh. S.Sos.
FRAKSI NASDEM.
Fraksi Nasdem melalui Jubirnya, Arsyad Ajulu menyatakan apresiasi atas kinerja Pemda dalam rangka menciptakan ketahanan dan pemulihan ekonomi melalui program program pelibatan masyarakat secara langsung melalui pelaku UMKM, Petani dan pelaku ekonomi lainnya bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
Beberapa masukan dan catatan dari Fraksi Nasdem :
Pertama
Kabupaten Buol Sebagai Daerah yang postur APBD nya masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah Pusat, ditengah situasi ekonomi nasional yang baru pulih, Fraksi Nasdem menyarankan agar pada perencanaan dan pelaksanaan APBD tahun 2022, berorientasi pada penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat dan membangun ketersediaan sumber pendapatan asli daerah yang belum di garap dengan maksimal.Ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian sebagai mana yang di sampaikan dalam pidato Bupati.
Fraksi Nasdem berpandangan, sesuatu yang mustahil kemandirian akan terwujud jika kita terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.
Kedua
Fraksi Nasdem juga menyampaikan usul, agar pelaksanaan APBD tahun 2022 terintegrasi dan terkoneksi dengan program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Sulteng, Hal ini akan memberi dampak terhadap maksimalnya capaian target pembangunan, apalagi ini di penghujung masa pemerintahan Bupati dan wakil Bupati.
“Utamanya di sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan peningkatan SDM seperti Pembangunan Perguruan Tinggi guna meningkatkan mutu pendidikan,” seperti di sampaikan jubir Fraksi Nasdem.
Ketiga
Fraksi Nasdem juga berharap Pemda memperhatikan dan mengakomodir Aspirasi terkait situasi terkini, yang diantaranya Dugaan kasus jual beli nilai tes Calon ASN yang terindikasi melibatkan oknum pejabat.
Fraksi Nasdem berpandangan bahwa hal tersebut melukai rasa keadilan masyarakat Buol, khususnya putra daerah yang sedang berjuang menjadi ASN.
“Kami Meminta Bupati untuk tegas kepada mereka yang terlibat dan berharap agar dibatalkan semua nilai peserta ujian yang di dapatkan dengan cara curang,”tegas jubir saat membacakan pandangan Fraksinya.
Menutup pandangan umum, Fraksi Nasdem mengucapkan Dirgahayu Kabupaten Buol yang ke-22, dan mengajak untuk mewarisi semangat dan mengemban amanah pejuang terdahulu.
FRAKSI PPP.
Setelah mencermati pidato Bupati Buol terkait penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2022, Fraksi PPP menyampaikan beberapa masukan dan catatan di antaranya;
Pertama
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), merekomendasikan dukungan anggaran kurang lebih Rp. 66 Miliyar di thun 2020 dengan fokus pada kegiatan penguatan ekonomi bersifat mendesak, seperti penanganan jalan lintas perkantoran didesa Bulagidun kecamatan Gadung, rehabilitasi irigasi Desa Lakea 2 yang kondisinya saat ini rusak parah akibatkan bencana alam, serta infra struktur guna meningkatkan produktifitas petani.
Kedua
Menyangkut proses pelaksanaan pekerjaan fisik yang mengalami opini negatif karena dianggap tidak optimal, Fraksi PPP berpandangan pemerintah daerah melalui Dinas terkait segera melakukan evaluasi total.
Ketiga
Fraksi PPP merekomendasikan di sektor pertanian dukungan anggaran kurang lebih Rp. 28 Miliyar yang diharapkan mampu menopang program dan kegiatan berorientasi ketahanan nasional.
“Seperti ketersediaan bibit jagung, kopi, pala, kelapa, cengkeh, pupuk dan herbisida, agar income per kapita masyarakat bergeser pada tren positif,” sebut jubir Fraksi PPP.T
Ke empat
Terkait kisruh indikasi dugaan penyalah guna wewenang di BKPSDM menyangkut seleksi tahap pertama penerimaan Calon ASN dan PPPK, Fraksi PPP merekomendasikan Reposisi dan penyegaran jabatan menjadi pertimbangan.
FRAKSI PKB.
Beberapa masukan dan catatan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mencermati pidato Bupati Buol tentang penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2022, sebagai berikut :.
Pertama
Fraksi PKB agar RAPBD TA.2022 lebih fokus penyelesaian program jangka menengah yang belum terselesaikan, seperti : peningkatan dan perbaikan jalan, drainase, sarana pendidikan dan Fasilitas kesehatan dengan target menjadi salah satu rumah sakit rujukan di Sulteng.
Kedua
Fraksi PKB mengusulkan kepada Pemda agar lebih fokus pada penanganan persoalan yang sedang mengemuka di ruang publik, semisal Program “ONE MAN ONE COW,” dan terkait rekrutmen Calon ASN dan PPPK yang saat ini menjadi sorotan utama di ruang publik. Demikian halnya terkait penyelesaian Paket Swakelola di 24 SMP dan 43 sekolah dasar. Dalam pandangan Fraksi PKB hal ini dapat mempengaruhi Anggaran yang bersumber dari dana APBN untuk Kabupaten Buol.
Ketiga
Fraksi PKB melalui APBD memprogramkan pengembangan obyek wisata, pembangunan dan perbaikan sarana olah raga dimana kabupaten Buol akan menjadi tuan rumah pekan olah raga tingkat provinsi pada 2022.
Ke empat
Fraksi PKB mengingatkan di fase akhir RPJMD untuk segera mengoptimalkan fungsi sarana yang telah di bangun diantaranya Pasar raya Buol, Sentra Industri Garam di Desa Tamit dan Rusunawa, seperti dikutip dari penyampaian jubir Fraksi PKB, Sudirman. S.Pi.
FRAKSI DEMOKRAT, KEADILAN, NURANI RAKYAT.
Fraksi yang merupakan gabungan keterwakilan dari Partai Demokrat, PKS dan Hanura ini, melalui juru bicaranya Karmin, Kaimo, S. Ag menyampaikan masukan dan catatan diantaranya:
Pertama
Dalam hal Pendapatan daerah yang mengalami penurunan, Fraksi Demokrat, Keadilan, Murni Rakyat mendorong Pemda untuk meningkatkan PAD melalui sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Kedua
Terkait Belanja daerah yang mengalami penurunan terutama belanja modal yang turun hingga 35,45 %, Fraksi Gabungan meminta penjelasan Pemda.
Ketiga
Guna tercapainya target Swasembada pangan di Kabupaten Buol, Fraksi kani menyarankan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pertanian dann perkebunan.
Ke empat
Atas Penyampaian Pemerintah Desa Lakea pada (5/10/2021), tentang bencana banjir yang menyebabkan rusaknya bangunan irigasi Butakio Didi Desa Lakea 1, yang menyebabkan 100 Hektar Sawah warga mengalami kekeringan dan gagal panen.
Dengan kondisi tersebut, Fraksi mendesak Pemerintah Daerah segera membangun kembali irigasi tersebut.
Kelima
Menyangkut Program “One Man One Cow,” Fraksi kami meminta kepada Pemda memprogramkan kembali hijauan makanan ternak dan juga penertiban ternak bebas berkeliaran di jalan umum dan lingkungan masyarakat sehingga tidak ada lagi ternak yang merusak pekarangan atau kebun warga.
Ke enam
Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM, Fraksi kami mengharapkan kepada Pemda untuk mendirikan :
– Balai Latihan Kerja (BLK)
– Pelatihan Entrepreneur bagi UMKM yang ada di Kabupaten Buol dalam rangka menumbuh kembangkan kewirausahaan.
Ketujuh
Menyikapi kekisruhan terkait penerimaan Calon ASN dan PPPK di Kabupaten Buol, yang di sinyalir telah terjadi jual beli jabatan, maka Fraksi kami mempertanyakan sejauh mana hasil investigasi yang dilakukan terkait permasalahan tersebut.
Usai Penyampaian Pandangan Umum Fraksi Fraksi, Paripurna di tutup dengan pembacaan doa, pelaksanaan Paripurna juga dengan penerapan Prokes secar ketat.
Advetorial
