PALU, SUARAUTARA.COM – Sebanyak 50 Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti retret spiritual atau khuruj selama tiga hari di Masjid Raya Baitul Khairaat, Kota Palu.
Kegiatan yang dimulai pada Jumat (30/1/2026) dan berakhir Minggu (1/2/2026) itu menjadi bagian dari pembinaan mental dan rohani pejabat daerah, sekaligus memperkuat kebersamaan serta nilai religius dalam menjalankan roda pemerintahan.
Selama kegiatan berlangsung, para peserta menginap di aula masjid. Pola tersebut diterapkan untuk menanamkan nilai kesederhanaan, kedisiplinan, serta kebersamaan antarpimpinan OPD.
Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa pemilihan masjid sebagai lokasi retret bukan hanya bernilai spiritual, tetapi juga bentuk efisiensi anggaran daerah.
Menurutnya, pemanfaatan fasilitas masjid jauh lebih hemat dibandingkan pelaksanaan kegiatan di hotel maupun tempat pelatihan lainnya.
“Ini bagian dari pembinaan spiritual sekaligus contoh bahwa kegiatan pemerintahan bisa dilaksanakan secara sederhana dan efisien tanpa mengurangi makna dan tujuannya,” ujar Gubernur.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak cukup hanya mengandalkan program fisik dan administratif, tetapi juga harus dibarengi penguatan moral dan integritas aparatur.
Sementara itu, Koordinator kegiatan, Rustam Arifudin, menjelaskan bahwa retret ini mengadopsi tradisi khuruj, yakni metode pembinaan keagamaan yang berfokus pada penguatan iman, akhlak, serta tanggung jawab moral dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan amanah jabatan.
“Fokusnya pada pembentukan karakter birokrasi yang berlandaskan nilai keimanan. Dengan pondasi spiritual yang kuat, diharapkan pejabat mampu menjauhi penyimpangan dan bekerja dengan jujur serta amanah,” jelasnya, seperti dilansir dari TribunPalu.
Dalam retret tersebut, peserta mengikuti rangkaian ibadah, tausiah, diskusi keagamaan, serta refleksi diri. Nilai kebersamaan dan kesederhanaan menjadi bagian penting dari kegiatan ini.
Kegiatan dikhususkan bagi pejabat pria Muslim sebagai bekal spiritual menjelang bulan suci Ramadan. Sementara pejabat non-Muslim tetap diberikan kebebasan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing serta tetap melaksanakan tugas pemerintahan seperti biasa.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap, melalui kegiatan ini, lahir birokrasi yang tidak hanya profesional, tetapi juga berintegritas, beretika, serta memiliki kepekaan sosial dalam melayani masyarakat.**
