Welty Tegaskan Mobil Dinas Pj Bupati Bolmong Sudah Dibahas di DPRD

Minggu, 7 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua DPRD Kabupaten Bolmong Welty Komaling, SE dan Hi, Yusuf Mooduto, S,Sos.

Ketua DPRD Kabupaten Bolmong Welty Komaling, SE dan Hi, Yusuf Mooduto, S,Sos.

BOLMONG,SUARAUTARA – Ketua DPRD Kabupaten Bolmong Welty Komaling, SE angkat bicara soal kisruh Mobnas yang digunakan Penjabat Bupati setempat Limi Mokodompit.

Ketua DPRD Bolmong mengungkapkan bahawa pengadaan Mobnas oleh penjabat Bupati itu sudah pernah dibahas di DPRD melalui Badan Anggaran (Banggar).

” Siapa bilang pengadaan tidak dibahas? Saya luruskan bahwa pengadaan mobnas itu legal dan dibahas dalam badan anggaran dewan, ” ungkap Welty Komaling. Minggu 7 Mei 2023.

Pernyataan ketua DPRD ini, Terkait adanya pernyataan salah satu anggota lDPRD Bolmong tentang pengadaan Mobil Dinas (Mobnas) tersebut adalah Ilegal.

Hal ini sepeti yang dilansir salah satu media online belum lama lewat pernyataan salah satu anggota DPRD dari Fraksi Nasdem Bolmong.

Welty pun menyayangkan pernyataan anggota DPRD tersebut.

“Mungkin saat pembahasan di Banggar lalu, yang bersangkutan Masri Dg Masengi tidak berada ditempat, sehingga bisa jadi dia tidak tahu menahu pengadaan sudah tertata dalam anggaran dan telah disetujui oleh Dekab Bolmong,” terang Welty Komaling.

Welty menuding, pernyataan Aleg Fraksi Nasdem tersebut sangat tendensius. Apalagi ada bahasa ilegal, yang belum tentu benar, karena posisinya dia tidak mengetahui agenda kerja di Banggar.

Hal senada juga dilontarkan oleh stafsus Pj Bupati Bolmong, Hi. Yusuf Mooduto, S.Sos.

Buya sapaan akrabnya mengatakan, bahwa pernyataan aleg Fraksi Nasdem soal pengadaan Mobnas ilegal sangatlah tidak rasional.

“Sudah hampir setahun kendis digunakan, tapi baru sekarang dipersoalkan, ” ujar Mooduto yang juga ketua SBSI Kabupaten Bolmong.

Apalagi, kata Mooduto mantan anggota DPRD Bolmong 3 periode itu, pengadaan mobil dinas itu harus dibahas melalui DPRD Bolmong.

”Apabila ada anggota dekab yang menyatakan bahwa pengadaan itu ilegal, maka pasti dia itu tidak masuk dalam Badan Anggaran, atau alpa saat pembahasan, atau dia tidur saat dilakukan pembahasan,” jelas Yusuf Mooduto, yang juga mantan Aleg DPRD Bolmong 2 periode.

Samsu

 

Berita Terkait

Dinas PUPR Banggai Kelurakan SP 1 Lurah Bungin Timur Awasi Pembangunan di Jalan Imam Bonjol
Bukan Sekadar Seremonial Lurah Soho Wismoyo Jadikan Hari Kamis Momentum Bersih Bersih Bersama
Perketat Pengamanan Waspel Gabungan TNI – Polri Gagalkan Pengiriman Miras Cap Tikus Lintas Provinsi
Batas Wilayah Soho Jadi Perhatian Pemuda ASOKA Thamin Nasir Minta Pemda Telusuri Jejak Sejarah Kampung Asam
Dinsos Banggai Bergerak Cepat Hariadi Bola Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Lamala
Dampak Kekeringan Dandim 1308/LB Cepi Kartiwa Buat Pembangunan Sumur Bor Untuk  Masyarakat di Desa Kayoa
Kasat Intelkam Usman Tutup Domino Kapolresta Banggai 2026 Pasangan Bangkep Kaban BNN  Baharudin Amka Sanusi Raih Juara I
Kapolsek Lamala Wayan Sukarman Hadiri Ritual Adat Perkuat Sinergi Polri Bersama Masyarakat dan Doa Keselamatan Bersama

Berita Terkait

Kamis, 29 Oktober 2026 - 00:26 WITA

Dinas PUPR Banggai Kelurakan SP 1 Lurah Bungin Timur Awasi Pembangunan di Jalan Imam Bonjol

Rabu, 28 Oktober 2026 - 15:40 WITA

Bukan Sekadar Seremonial Lurah Soho Wismoyo Jadikan Hari Kamis Momentum Bersih Bersih Bersama

Rabu, 28 Oktober 2026 - 14:30 WITA

Perketat Pengamanan Waspel Gabungan TNI – Polri Gagalkan Pengiriman Miras Cap Tikus Lintas Provinsi

Selasa, 27 Oktober 2026 - 16:23 WITA

Batas Wilayah Soho Jadi Perhatian Pemuda ASOKA Thamin Nasir Minta Pemda Telusuri Jejak Sejarah Kampung Asam

Selasa, 27 Oktober 2026 - 14:48 WITA

Dinsos Banggai Bergerak Cepat Hariadi Bola Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran di Lamala

Berita Terbaru