Suarautara.com,BUOL— Wakil Bupati Buol Dr. Moh. Nasir Dj. Daimaroto, SH., MH secara resmi membuka Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Buol Tahun 2027, di aula Kantor Bupati, Senin (06/04/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa forum ini merupakan mekanisme perencanaan tahunan yang vital untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan usulan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat desa dan kecamatan ke dalam Rencana Kerja (Renja) OPD.
“Forum ini bertujuan menyepakati usulan-usulan yang merupakan kebutuhan masyarakat untuk menjadi program prioritas, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memaparkan data makro pembangunan Kabupaten Buol selama dua tahun terakhir yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi tercatat meningkat dari 3,11 persen pada 2024 menjadi 3,46 persen pada 2025. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berhasil ditekan dari 3,13 persen menjadi 3,11 persen, sementara angka kemiskinan turun signifikan dari 13,08 persen menjadi 12,48 persen.
Capaian tersebut turut mendorong peringkat Kabupaten Buol naik dari urutan ke-8 ke urutan ke-7 di Sulawesi Tengah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun terus meningkat dari 70,89 menjadi 71,47, mencerminkan perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Meski sejumlah indikator menunjukkan kemajuan, Wakil Bupati memberikan catatan khusus pada Gini Ratio yang justru mengalami kenaikan dari 0,266 menjadi 0,288.
“Saya meminta agar program pembangunan ke depan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga mampu mengurangi kesenjangan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menegaskan bahwa perencanaan tahun 2027 harus mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, yang mencakup urusan pemerintahan wajib seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan, dan perluasan akses pendidikan.
“Dengan sinergi, kolaborasi, dan komitmen kita bersama, saya optimis berbagai target pembangunan daerah dapat kita capai secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Red
