SUARAUTARA.COM, BUOL-Aliansi Masyarakat Buol Peduli Demokrasi yang tergabung dalam koalisi masyarakat peduli pilkada jujur, Sabtu (30/11/2024) melakukan unjuk rasa dan menduduki kantor Bawaslu Kabupaten Buol di Kelurahan Kulango, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Dalam orasinya, massa aksi menduga adanya praktik politik uang terjadi di pemilihan Bupati dan wakil Bupati Buol Periode 2024-2029 Diduga di lakukan Paslon nomor urut 2 yang di kenal dengan “tagline” Naga-Bonar (Bowo-Nasir).
Masa Aksi menilai dalam pelaksanaan Pilkada 2024 tersebut, adanya pembiaran tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang sebagai penyelenggara Pilkada.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
” Kami datang untuk menyuarakan hati yang terbakar oleh keserakahan, kemunafikan, ketamakan akan kekuasaan,” ujar Koordinator Aksi, saat menyampaikan orasi di atas mobil komando. Amran Batalipu.
Amran Batalipu mantan Bupati Buol ini juga menyuarakan, bahwasanya dalam aksi itu pihaknya menuntut Bawaslu untuk menindak tegas praktik money politik yang terjadi dipilkada Buol ini.
” Dalam proses Pilkada kali ini, telah terjadi money politik di Kabuaten Buol, yang telah dillakukan paslon nomor urut 2 dengan terang-terangan. Untuk itu kami mohon kepada Bawaslu untuk memperhatikan aspirasi kami,” teriaknya.
Senada dengan itu Rudi Harun dalam rasinya meminta Bawaslu agar benar-benar menjalankan tugas pengawasan dan penindakan sesuai aturan. Dia mengultimatum jika pelaporan tak ditindaklanjuti, maka pihaknya akan mengerahkan massa dengan jumlah yang lebih banyak.
“Jika Bawaslu tidak melakukan tugasnya dengan baik, kami akan turun lebih besar lagi, untuk memberi peringatan bahwa proses demokrasi dicurangi, ini harus segera ditindak,” teriak Rudi Harun
Sementara itu Komisioner Bawaslu, Ismajaya mengatakan, pihaknya tetap melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku, semua pengaduan akan diterima Bawaslu, namun perkara yang bisa dijadikan temuan atau mendapatkan penanganan lebih lanjut adalah pengaduan yang telah dinyatakan memenuhi syarat formil dan materil.
Jika kedua syarat itu tak terpenuhi maka pelaporan tidak bisa ditangani lebih lanjut atau tidak bisa dinyatakan sebagai temuan pelanggaran.
“Ada dua pintu masuk penanganan pelanggaran, yaitu temuan kami dan pelaporan masyarakat. Untuk bisa ditangani lebih lanjut atau ditindak, maka harus memenuhi syarat formil dan materil.
“Jika syarat itu tak bisa dipenuhi atau tak bisa ditemukan oleh Bawaslu, maka pengaduan itu tak bisa ditindaklanjut,” jelas Ismajaya didepan ribuan massa aksi ini
Pantauan media ini saat berada di lokasi. tepat pukul 13.00 WITA, ribuan massa tiba di kantor Bawaslu Buol melakukan orasi di depan puluhan aparat TNI-Polri yang sedang berjaga di depan kantor Bawaslu*
