SUARAUTARA, BUOL – Tingkat kemiskinan Kabupaten Buol pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,08%, dimana mengalami penurunan sebesar 0,2% dibandingkan pada Tahun 2023.
Sementara itu, dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Buol menargetkan penurunan angka kemiskinan hingga mencapai 10-9% pada tahun 2024, sebagai bagian dari komitmen untuk mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, – Pemerintah Kabupaten Buol melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), bertempat di Aula Bappeda Buol, Kamis (5/12/2024).
Kegiatan rakor TKPK ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan sinkronisasi antara seluruh pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di daerah ini.
Penjabat Bupati Buol yang diwakili oleh Asisten II Perekonomian dan Pembangunan, Suondo D. Sanua, S.Sos. Dalam arahannya Suondo mengungkapkan pentingnya peran TKPK dalam mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Rakor ini adalah salah satu langkah penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan memanfaatkan data yang telah disiapkan oleh pusat. TKPK memiliki peran yang sangat strategis dalam seluruh tahapan penanggulangan kemiskinan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” ungkap Suondo.
Menurutnya, sinergi antara berbagai pihak sangat diperlukan agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat berjalan secara sistematis dan efektif. Kemiskinan, yang hingga kini masih menjadi masalah global, termasuk di Indonesia, memerlukan perhatian serius sebagai tantangan besar yang harus segera diatasi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
Kepala Bappeda Kabupaten Buol, Wahyu Setiabudi, S.H.MH, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan pengendalian program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.
“Kami berharap melalui sinergi ini, upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Buol dapat tercapai dengan lebih cepat dan efektif,” jelas Wahyu.
Kegiatan ini turut dihadiri anggota DPRD, instansi terkait, serta perwakilan dari sektor swasta dan masyarakat, yang semuanya berkomitmen untuk bekerja sama dalam menciptakan solusi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Buol.
Dengan langkah-langkah terkoordinasi ini, diharapkan Kabupaten Buol dapat terus mengurangi angka kemiskinan dan mencapai pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.**
