Suarautara.com, Buol – Penerapan sistem Full Day School di SMP Negeri 4 Paleleh Barat (Palbar) terus dimatangkan. Pihak sekolah menggelar kegiatan sosialisasi kepada wali murid pada Sabtu (10/1/2026), sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan program tersebut.
Sosialisasi dipimpin langsung oleh Kepala SMPN 4 Palbar, Darwis, S.Pd, dan dihadiri Anggota DPRD Kabupaten Buol Dapil II, Sriwijayanti Budiono, Pemerintah Desa Hulubalang yang diwakili Sekretaris Desa Haslan Abd Ali, pengawas sekolah Paleleh Barat, Staf Guru, komite sekolah, serta para wali murid.
Darwis menjelaskan, penerapan Full Day School bertujuan untuk meningkatkan literasi dan kualitas pendidikan peserta didik, dengan memperbanyak proses belajar di sekolah. Selain itu, program ini diharapkan mampu membentuk karakter anak agar lebih mandiri, disiplin, serta memiliki keterampilan tambahan melalui kegiatan ekstrakurikuler.
“Sangat miris, menuju Indonesia Emas 2045 masih ada anak SMP yang belum bisa membaca. Ini menunjukkan minimnya edukasi dari orang tua di rumah. Karena itu, melalui Program Studi Bahasa Indonesia, kami berikan penekanan khusus, termasuk pekerjaan rumah,” ujar Darwis.
Ia juga menegaskan kepada seluruh guru bidang studi agar pada tahun ini seluruh peserta didik ditargetkan 100 persen sudah bisa membaca.
Dengan diterapkannya Full Day School, Darwis berharap para wali murid tetap memberikan perhatian dan pengawasan penuh kepada anak-anak di rumah, meskipun waktu belajar di sekolah bertambah. Pihak sekolah, kata dia, juga akan mengawal pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis) bagi siswa.
Sementara itu, Anggota DPRD Buol, Sriwijayanti Budiono, menyampaikan bahwa pihaknya terus mengawal distribusi MBG di wilayah Dapil II, khususnya Kecamatan Paleleh Barat, yang hingga saat ini belum tersentuh program tersebut.
“Sejauh ini Paleleh dan Paleleh Barat belum menerima MBG dari pemerintah. Selain itu, proposal dari pihak sekolah seperti pembangunan gedung perpustakaan untuk meningkatkan minat baca dan pagar sekolah siap kami kawal,” ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Di tempat yang sama, Sekretaris Desa Hulubalang, Haslan Abd Ali, mengatakan pemerintah desa pada prinsipnya siap mendukung kebutuhan sekolah yang berada di wilayahnya, termasuk melalui pembahasan dalam Musrenbang kecamatan pada sektor pendidikan.
“Seandainya dana desa tidak mengalami efisiensi anggaran, permintaan pihak sekolah seperti perluasan lahan dan pembangunan perpustakaan sebenarnya sudah kami siapkan alokasinya. Namun untuk tahun ini belum bisa dimasukkan dalam APBDes,” pungkas Haslan. [red]
