SIGI, – Bupati Sigi, Mohammad Irwan Lapatta, merespons tegas usulan pemberhentian sementara dirinya yang diajukan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Dapil Sulawesi Tengah, Longki Djanggola. Usulan tersebut muncul dengan alasan bahwa Irwan dianggap tidak netral dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sulawesi Tengah 2024.
Namun, Irwan tidak tinggal diam. Ia mempertanyakan dasar hukum dari usulan tersebut serta menyinggung rekam jejak Longki saat menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Tengah.
“Saya Salah Apa?,“ tanya Irwan Lapatta di Sigi, Minggu (8/12/2024) waktu setempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Irwan menegaskan, tugasnya sebagai kepala daerah sudah dijalankan sesuai aturan. Ia merujuk pada Surat Penegasan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 30 Agustus 2024. Surat itu mengatur mekanisme kepala daerah yang terlibat dalam aktivitas politik, termasuk cuti di luar tanggungan negara untuk kampanye.
“Saya mengikuti aturan. Surat resmi saya ajukan ke Penjabat Gubernur dan semuanya disetujui. Jadi, apa yang saya langgar? Semua surat ada, bukti jelas ada. Saya berusaha melaksanakan tugas sebagai kepala daerah sekaligus Ketua Partai Golkar dengan landasan aturan,“ tegas Irwan Lapatta.
Irwan menyebut, kritik Longki terkesan tidak adil. Pasalnya, Longki juga pernah terlibat dalam kampanye politik saat menjabat sebagai gubernur.
“Pada 2020, Pak Longki juga ikut kampanye. Apa bedanya dengan yang saya lakukan? Bedanya, saya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan,“ ungkap Irwan.
Ia bahkan secara terbuka menantang Longki untuk bercermin pada masa kepemimpinannya. Irwan menyebut, banyak janji Longki semasa dua periode sebagai gubernur yang belum tuntas, termasuk persoalan tambang ilegal dan kerusakan lingkungan.
“Di masa Longki, marak kerusakan lingkungan akibat tambang ilegal. Mana penyelesaiannya? Jangankan memberhentikan saya sementara, pemberhentian definitif pun saya siap asalkan jelas kesalahan saya. Jangan sok suci,“ cetus Irwan dengan nada keras.
Bupati Sigi dua periode ini bahkan meminta Longki untuk lebih fokus pada isu-isu besar di Sulawesi Tengah ketimbang mengurusi wacana pemberhentian kepala daerah. Ia menyebut, masih banyak masalah yang lebih mendesak, seperti infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan penurunan angka stunting.
“Pak Longki sudah dua periode jadi gubernur dan sekarang di DPR RI. Uruslah hal-hal besar untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jangan sampai tidak ada legacy yang ditinggalkan,“ papar Irwan.
Ia juga menyinggung keterlibatan ASN dan kepala desa dalam kampanye di era kepemimpinan Longki. Menurut Irwan, praktik tersebut bukanlah rahasia umum, bahkan terjadi secara terang-terangan.
“Dimasa Longki, keterlibatan ASN dan kepala desa dalam kampanye sudah bukan rahasia umum. Kenapa sekarang soal netralitas dijadikan masalah besar?,“ katanya.
Meski menanggapi usulan Longki dengan kritik tajam, Irwan mengaku siap menghadapi konsekuensi.
“Saya tidak masalah jika diberhentikan, bahkan dipecat. Tapi pertanyaannya, apa kesalahan saya? Kalau memang salah, sampaikan mekanismenya, jangan hanya jadi wacana,“ tuturnya.
Ia juga mengingatkan Longki agar lebih bijak sebagai seorang senior politikus. Irwan berharap, Longki meninggalkan jejak positif (legacy) bagi Sulawesi Tengah, bukan sekadar menjadi pengusung wacana pemberhentian kepala daerah.
“Pak Longki, dua periode jadi gubernur, sekarang di DPR RI. Jangan cuma bikin gaduh. Urus yang besar-besar saja. Jangan sampai masyarakat bertanya, ‘Apa yang sudah dia tinggalkan untuk daerah ini?“ tambah Irwan.
“Dibanding Longki yang 10 tahun menjabat gubernur, masih lebih baik pak Cudy. Kurang lebih baru tiga setengah tahun menjabat, tapi beliau sudah bisa menunjukan kemajuan Sulawesi Tengah. Contoh APBD Sulteng naik dari 900 miliar rupiah, naik jadi 2 triliun lebih bahkan sekarang tidak lama lagi akan meresmikan masjid raya yang di bangun di Palu Barat ditambah lagi pembangunan rumah sakit dhuafa untuk warga Sulteng yang kurang mampu“. tutup Irwan. (***)
