Buol, Suarautara.com – Sekda Buol Dadang,SH,MH bersama bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti mengikuti rapat koordinasi (Rakor) Kemendagri terkait Pengendalian Inflasi Daerah dan Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) secara virtual melalui Zoom Meeting bertempat di Ruang Rapat Sekda, Senin (19/5/2025).
Kegiatan ini juga diikuti para kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Rakor ini dibuka langsung Mendagri, Tito Karnavian dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam dua agenda strategis: pengendalian inflasi dan percepatan pembentukan koperasi berbasis desa dan kelurahan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2025.
Mendagri Tito mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan terbentuknya 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang akan dicanangkan secara nasional pada Hari Koperasi, 12 Juli 2025 mendatang. Pembentukan koperasi ini akan dilakukan melalui tiga model utama: pendirian koperasi baru, pengembangan koperasi yang sudah ada, atau revitalisasi koperasi yang tidak aktif.
Mendagri meminta para gubernur dan bupati/walikota untuk segera menindaklanjuti Inpres tersebut dengan menyusun dan menetapkan peraturan kepala daerah (perkada) mengenai pembentukan Kopdeskel MP. Selain itu, kepala daerah diminta mengintegrasikan program ini dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, Renstra, RKPD, dan Renja.
Dalam aspek pembiayaan, pemerintah daerah juga diminta mengalokasikan anggaran pembentukan koperasi dalam APBD 2025. Bila anggaran belum tersedia, pembiayaan dapat diambil dari Belanja Tak Terduga (BTT) atau melalui mekanisme pergeseran anggaran antarprogram.
“Menugaskan perangkat daerah yang menangani unsur penunjang bidang keuangan untuk menyediakan anggaran pada APBD Tahun 2025 dalam pembentukan Kopdeskel MP, terutama untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi. Dalam hal anggaran belum cukup, dapat menggunakan BTT. Penganggaran pada perubahan APBD 2025 atau penganggaran APBD 2026, dalam hal BTT pada APBD 2025 tidak cukup, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan menggunakan dana hasil penjadwalan capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan atau memanfaatkan kas. Pergeseran dilakukan dengan merubah perkada tentang Penjabaran APBD 2025 yang ditampung dalam perubahan APBD 2025” paparnya dalam presentasi.
Selain pembentukan koperasi, rapat koordinasi ini juga membahas kondisi inflasi daerah. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti melaporkan bahwa pada minggu ketiga Mei 2025, terdapat 31 provinsi yang mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara hanya 7 provinsi yang mencatatkan kenaikan IPH.
Komoditas yang paling banyak menyumbang kenaikan IPH di 7 provinsi tersebut adalah cabai rawit dan cabai merah. Meski secara nasional tren inflasi menunjukkan penurunan, Kepala BPS menekankan bahwa tantangan utama masih berada pada level harga komoditas pangan.
“Beras zona 2 dan 3, bawang putih, serta bawang merah masih berada dalam klasifikasi harga tinggi. Sementara itu, beras zona 1, telur ayam ras, dan gula pasir berada pada level harga sedang,” ungkap Amalia. Di sisi lain, daging ayam ras, daging sapi, dan cabai merah masuk dalam klasifikasi harga rendah.
Amalia mengingatkan bahwa penurunan IPH tidak boleh membuat pemerintah daerah lengah. “Penurunan IPH bukan berarti tugas kita selesai. Masalah yang sesungguhnya adalah bagaimana level harga ini bisa stabil sesuai dengan harga acuan, baik HET maupun HAP,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah menegaskan kembali pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat ketahanan ekonomi di tingkat akar rumput. Pembentukan koperasi desa/kelurahan diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi rakyat.
(Sumber ; Humas Diskominfostandi/Editor ; uchan)
