Palu, Suarautara. cqom– Ketua Dewan Pimpinan Daerah Pro Jurnalis Media Siber (DPD PJS) Sulawesi Tengah, Mohammad Sofyan, angkat suara terkait kebijakan Universitas Tadulako (Untad) yang menutup pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) tepat pada 15 Agustus 2025. Sofyan menilai sikap rektorat tersebut terlalu kaku dan tidak peka terhadap situasi ekonomi mahasiswa maupun orang tua di tengah kondisi bangsa yang sulit.
“Kami mendapat laporan langsung dari salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Untad. Ia mencoba membayar UKT pada tanggal 15 malam, tapi sistem sudah menutup. Beberapa kali ia berupaya meminta kebijakan kepada birokrasi kampus, namun semuanya mental tanpa solusi,” ujar Sofyan, Jumat (29/8).
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya jurang komunikasi antara mahasiswa dengan pihak kampus. DPD PJS Sulteng, lanjut Sofyan, bahkan telah melayangkan surat resmi nomor : 012/DPD-PJS-Sulteng/VIII/2025 kepada birokrasi Untad untuk meminta data jumlah mahasiswa yang terlambat membayar UKT. Namun, hingga hari ini, tidak ada jawaban dari pihak kampus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ini yang membuat kami gelisah. Di tengah situasi ekonomi rakyat yang sedang terpuruk, rektor Untad seharusnya membuka ruang kebijakan, bukan malah menutup peluang mahasiswa untuk melanjutkan kuliah hanya karena telat beberapa jam membayar UKT,” tegasnya.
Sofyan menilai kebijakan rektor Untad itu berpotensi memperburuk keadaan. Alih-alih memberi solusi, kebijakan yang kaku justru bisa menambah angka putus sekolah.
“Ini aneh. Pemerintah pusat sedang gencar mengurangi angka putus sekolah, tapi kebijakan rektor Untad justru kontraproduktif. Apakah rektor tidak melihat realitas bahwa banyak mahasiswa berasal dari keluarga dengan ekonomi pas-pasan? Bagaimana nasib mereka bila pintu kuliah ditutup hanya karena telat sehari atau bahkan beberapa jam?” ungkap Sofyan dengan nada tajam.
Sebagai organisasi profesi jurnalis, Sofyan mengakui PJS memang tidak memiliki otoritas untuk mencampuri urusan internal kampus. Namun, pihaknya memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara karena ini menyangkut masa depan pendidikan generasi muda di Sulawesi Tengah.
“Rektor Untad harus turun dari menara gadingnya. Kebijakan pendidikan tidak boleh hanya dilihat dari kaca mata administratif, tapi juga dari sisi sosial dan kemanusiaan. Jangan biarkan aturan kaku memutus masa depan anak bangsa,” tutup Sofyan.***
