Hj. Nurjalal Amir.SH
Banggai, Suarautara.com – Pemerintah Kabupaten Banggai menghadiri Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) tingkat Provinsi Sulawesi Tengah yang digelar di Ruang Nagana Bappeda Sulteng, pada Rabu, 23 Juli 2025.
Rapat koordinasi tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny Arniwaty Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., dan dihadiri oleh para Wakil Bupati se-Sulawesi Tengah atau perwakilan masing-masing daerah, termasuk dari Kabupaten Banggai yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Banggai, Hj. Nurdjalal, S.H.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menekankan pentingnya intervensi terpadu dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, sesuai dengan arahan Presiden RI melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Dr. Robben Rico, yang menyampaikan kebijakan nasional mengenai pemanfaatan DTSEN dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat untuk Kesejahteraan Sosial.
Selain itu, perhatian juga diarahkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan optimalisasi program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara terarah dan berkelanjutan.
Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menyerahkan Dokumen Rencana Aksi Penanggulangan Kemiskinan (RAT) Tahun 2025 dan Laporan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD) Tahun 2024 kepada perwakilan masing-masing kabupaten/kota. Untuk Kabupaten Banggai, dokumen diterima langsung oleh Hj. Nurdjalal, S.H.
Setelah ishoma, kegiatan Rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh dua narasumber utama. Akademisi Poltekkes Palu menyampaikan materi terkait penguatan peran Puskesmas dalam penyediaan data berkualitas dan pelaksanaan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, sementara Kepala Bappeda Provinsi Sulteng memaparkan tentang mekanisme aksi konvergensi percepatan penurunan stunting tahun 2025.
Melalui keikutsertaan dalam Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Banggai berkomitmen memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya menurunkan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
( TimHumasPemda/AmrillahMokoagow )
