SUARAUTARA.COM, Buol – Komisi 1 DPRD Buol menggelar rapat kerja dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) di ruang rapat DPRD, Selasa (12/6/2023), pukul 09.00 hingga pukul 12.30 WITA.
Rapat kerja itu dipimpin oleh Ketua Komisi 1 Irwan M. Saleh, S.Sos, didampingi anggota Komisi, Karmi Kaimo, Gusmaini Arsyad, dan Suparmin Sura. turut hadiri Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu, S.Sos, M.AP, Wakil Ketua DPRD Buol Ahmad Takuloe, S.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam Raker ini juga dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Buol Drs. Abdullah Lamase, M.Pd.I, para kabid, kepala seksi dan PPTK dan operator, serta insan Pers.
Rapat ini digelar guna membahas terkait catatan Komisi 1 terhadap Dikbud Buol, baik soal tingkat kelulusan siswa pada ujian nasional, pelaksanaan dan realisasi DAK tahun 2022 dan persiapan tahun 2023 serta peningkatan mutu pendidikan di kabupaten Buol.
Dalam rapat kerja tersebut Ketua Komisi 1 Irwan Saleh, S.Sos memberikan beberapa catatan catatan kepada Dikbud Buol yang merupakan amanat dari seluruh fraksi Gabungan di DPRD terkait beberapa laporan dan masukan ke DPRD Buol.
Ada beberapa catatan yang mendasar dari Komisi 1, yang diminta untuk dijawab dan diklarifisi oleh Dikbud Buol pada rapat kerja ini.
Sementara itu wakil Ketua DPRD, Ahmad Takuloe, S.H berharap dari pihak Dikbud dengan anggaran yang begitu besar yakni sekitar 800an Milyar atau 23 persen dari total APBD Buol yang diperuntukan bagi Dikbud seharusnya dimanfaatkan dengan baik mengingat daerah ini masih memerlukan perhatian khusus baik soal sarana prasarana, maupun peningkatan mutu pendidikan.
” Timbul kegelisahan dari teman-teman di DPRD berkaitan dengan adanya laporan, sehingga kami langsung melakukan rapat gabungan terkait informasi yang diterima, dan menjadwalkan raker ini, ” ungkap Mat sapaan akrabnya.
Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan seharusnya normal setiap 3 sampai 6 bulan, DPRD melakukan rapat koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini Pj Bupati karena DPRD adalah mitra pemerintah daerah.
” banyak Informasi diperoleh anggota dewan soal perkembangan di Dikbud Buol terkait realisasi DAK, baik PL, lelang proyek dan persoalan lainnya, intinya penting kita untuk duduk bersama untuk di klarifikasi. Sebab, kami selaku lembaga legislatif tidak diperkenankan menerima gratisifikasi, sehingga kami minta kinerja Dikbud perlu ditingkatkan karena sesuai pengalaman lalu, banyak kegiatan di Dikbud terus berhubungan dengan APH, karena banyak maslah, padahal kita perlu membenahi dunia pendidikan di daerah ini,” tegasnya.
Ia pun berharap kedepan jangan ada lagi program dalam anggaran perubahan ada lagi persoalan baru yang menimbulkan permasalahan dan merugikan daerah ini, olehnya hubungan koordinasi ini sangat diperlukan untuk kita semua dalam menjalankan program-program yang telah disiapkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kadis Dikbud Buol, Drs. Abdullah Lamase, M.Pd.I memberikan klarifikasi menanggapi catatan yang disampaikan oleh Komisi 1 dalam rapat kerja itu.
Ia kemudian menjelaskan bahwa sebagai mitra pemerintah, DPRD memiliki hak dan kewenangan terkait optimalisasi pengawasan terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini OPD sesuai dengan perundang-undangan.
Dalam klarifikasi dan penjelasan di depan Komisi 1, Abdullah Lamase menjelaskan secara rinci terkait beberapa catatan dari DPRD terhadap kinerja dan realisasi program Dikbud pada tahun realisasi 2022 dan pelaksanaan pada tahun 2023.
” Dari total anggaran realisasi DAK yang berasal dari dana Aermak keseluruhan berjumlah kurang lebih Rp.268.686.907.924, realisasi secara keseluruhan 77.673.240.678 atau 28,91 persen, total anggaran dana Aermak dikurangi 20 persen yang dibagi rata ke beberapa OPD menjadi 56 Milyar. Untuk tahap 1, 30 persen oleh pusat sebesar 16 Milyar. Olehnya yang dipersyaratkan 5o persen harus direalisasikan, dan hanya sebesar 10 Milyar atau 60 persen lebih dari yang diperyaratkan. khusus TIK, ada pengadaan laptop pembelajaran untuk kegiatan sekolah dan siswa, saat ini sudah ada dan mencapai 100 persen dari yang dipersyaratan yakni sebesar 50 persen,” paparnya.
Untuk catatan lain seperti realisasi DAK tahun ini, Ia mengatakan saat ini sudah dileleng, sementara itu untuk aermak dilakukan sehari dua hari. Pagu APBd untuk Dikbud Buol secara keseluruhan saat ini belum diserahkan karena itu ranahnya di TPAPD, tapi jika dimintakan, maka kami akan menyiapkan data tersebut,” jelas ketua MUI Buol ini.
Terkait anggaran 2022 yang terlambat, ada temuan BPK sebahagian besar sudah dikembalikan dan beberapa hari yang lalu ada 4 temuan dengan total pengembalian kurang dari puluhan juta, ada 1 juta, 400 ribu dan dua ratus ribuan.
‘ perlu diingat bahwa dana Aermak tidak bisa terlambat dan harus segera dlakukan, jika target waktu tidak bisa diserap, maka otomatis akan hangus dengan sendirinya, Jangan sampai hal ini menjadi bola liar, sehingga harus dikoordinasikan dengan baik, Dana Alokasi Khusus ini bersifat Dana Earmark sehingga potensi penyalahgunaan disini kecil karena arahnya sudah jelas,” tegas Abdullah.
Mengklarifikasi terkait proses lelang pekerjaan dalam DAK, Ia mengatakan hal itu dilakukan secara terbuka dan transparansi, ketika masuk ke ULP, semua bisa diakses oleh umum, sedangkan untuk isu soal jual menjual proyek di lingkungan Dikbud Abdullah mengatakan itu tidak benar, karena semua sesuai dengan aturan dan kesiapan dokumen perusahaan yang mengikuti lelang proyek di ULP.
” untuk kontraktor yang bermaslah dengan pekerjaan sebelumnya, maka harus di Blacklist untuk lelang tahun ini, dan itu tidak dibenarkan. soal lelang silahkan Fight, karena itu terbuka, tetapi soal PL jika terlambat itu akan menjadi masalah dan akan dikembalikan,” tandasnya.
Diakhir penyampaian Kadis Dikbud, ia menjelaskan tingkat kelulusan di Kabupaten Buol persentasenya sangat baik, sebab untuk tahun ini telah menggunakan sistem ANBK, dimana siswa pengerjakan soal menggunakan laptop tahun ini dari dana aermak, meski masih tertinggal 58 sekolah yang belum tersentuh, karena sekolah tersebut belum terjangkau jaringan internet, namu saat ini pihaknya telah melakukan komunikasi dengan kominfo soal jaringan di wilayah sekolah itu.
Laporan : Uchan Panigoro
