Suarautara.com, Banggai – Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai melakukan Probity Audit terhadap pelaksanaan paket pekerjaan pembangunan Puskesmas Poh, Kecamatan Pagimana.
Audit tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yakni pada akhir Juli dan awal Oktober 2026.
Pembangunan Puskesmas Poh merupakan salah satu paket strategis Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2026. Pengawasan melalui Probity Audit dilakukan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai prosedur, prinsip, serta etika pengadaan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Inspektorat Daerah menjelaskan, pelaksanaan audit bertujuan memberikan pendapat sekaligus rekomendasi perbaikan terhadap proses pengadaan barang dan jasa, sehingga pelaksanaan pekerjaan tetap berada dalam koridor aturan dan ketentuan kontrak.
Dalam proses pemeriksaan, tim Inspektorat melakukan analisis dokumen, pemantauan langsung di lapangan, serta wawancara dengan sejumlah pihak terkait.
Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dituangkan dalam laporan yang telah disampaikan kepada Dinas Kesehatan, pihak penyedia pekerjaan, dan konsultan pengawas.
Laporan itu memuat catatan hasil pemeriksaan, saran perbaikan, serta sejumlah langkah yang perlu ditindaklanjuti guna mempercepat penyelesaian pembangunan tanpa mengabaikan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Tidak hanya melalui pemeriksaan administrasi dan pemantauan lapangan, tim Inspektorat juga terlibat aktif dalam sejumlah rapat bersama Dinas Kesehatan, penyedia, dan konsultan pengawas.
Keterlibatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan masukan serta rekomendasi terhadap pelaksanaan pekerjaan agar berbagai catatan hasil pengawasan segera ditindaklanjuti.
Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat segera dilaksanakan oleh pihak terkait.
Dengan demikian, pembangunan Puskesmas Poh diharapkan memenuhi empat prinsip utama, yakni tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, dan tepat manfaat bagi masyarakat.
Pengawasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan paket strategis pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga memenuhi standar pekerjaan sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak.(AM’oks69).
