Suarautara.com, Banggai – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai resmi menetapkan tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) melalui rapat paripurna yang digelar Selasa (27/10/2026).
Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menjawab kebutuhan pembangunan di berbagai sektor, mulai dari perpajakan, ekonomi kerakyatan, pendidikan keagamaan hingga pelayanan kesehatan.
Dalam pendapat akhir Bupati Banggai yang disampaikan Wakil Bupati Drs. H. Furqanuddin Masulili, terdapat tujuh Ranperda yang telah melalui tahapan pembahasan bersama DPRD.
Ketujuh regulasi tersebut mencakup pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan, fasilitasi penyelenggaraan pesantren, desa wisata, tata kelola pemasaran hasil pertanian, perikanan dan produk UMKM, perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta pengelolaan barang milik daerah.
Furqanuddin menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Banggai, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah serta panitia khusus (Pansus) yang telah menyelesaikan pembahasan tujuh Ranperda tersebut.
Menurutnya, persetujuan regulasi itu merupakan langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah perubahan regulasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menyederhanakan administrasi pemungutan, sekaligus menyesuaikan tarif dengan mempertimbangkan kondisi dunia usaha dan daya beli masyarakat.
Di sektor pelayanan publik, Ranperda pengelolaan tenaga medis dan tenaga kesehatan diharapkan dapat memperkuat perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, pemerataan penempatan, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, regulasi mengenai pemasaran hasil pertanian, perikanan dan produk UMKM diarahkan untuk memperluas akses pasar, menjaga stabilitas harga, serta meningkatkan daya saing produk lokal.
Adapun Ranperda desa wisata diharapkan mampu mendorong pengembangan potensi alam dan budaya desa sebagai salah satu penggerak ekonomi masyarakat.
Dukungan terhadap lembaga pendidikan keagamaan juga masuk dalam agenda regulasi melalui Ranperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Regulasi ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam mendukung fungsi pesantren di bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
Di sisi lain, pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar lebih tertib, transparan dan akuntabel. Sedangkan pengaturan PPNS diharapkan memperkuat penegakan peraturan daerah secara profesional.
Meski tujuh Ranperda telah disetujui, masih terdapat tiga usulan regulasi pemerintah daerah yang belum dapat diselesaikan pada 2026.
Ketiganya meliputi Ranperda pembentukan desa pemekaran, penyelenggaraan angkutan jalan dan lalu lintas, serta perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
Penundaan tersebut disebut dipengaruhi efisiensi anggaran serta masih menunggu penetapan regulasi dan kebijakan dari pemerintah pusat.
Dengan ditetapkannya tujuh Ranperda tersebut, pemerintah daerah dan DPRD diharapkan tidak hanya menghasilkan produk hukum, tetapi juga memastikan implementasinya berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Banggai.(AM’oks69).
