Suarautara.com, Banggai – Komposisi belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2027 mendapat sorotan Fraksi Partai Gerindra DPRD Banggai.
Fraksi Gerindra menilai alokasi anggaran pembangunan belum menunjukkan keseimbangan antara belanja operasional pemerintahan dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Sorotan tersebut disampaikan melalui pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD Banggai terkait pembahasan RAPBD 2027.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Lutfi Samaduri, mengungkapkan bahwa dari total belanja daerah yang direncanakan mencapai Rp2,460 triliun, belanja operasional justru mendominasi dengan alokasi Rp1,836 triliun atau sekitar 74,65 persen.
Sementara itu, belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp278,20 miliar atau 11,31 persen.
Kondisi yang menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra adalah alokasi belanja modal untuk pembangunan jalan, jaringan, dan irigasi yang hanya mencapai Rp61,45 miliar atau sekitar 2,50 persen dari total belanja daerah.
Menurut Gerindra, angka tersebut perlu dievaluasi mengingat Kabupaten Banggai masih membutuhkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi penopang perekonomian daerah membutuhkan dukungan akses jalan, jembatan, serta jaringan irigasi yang memadai.
Ketiga sektor tersebut bahkan tercatat memberikan kontribusi sebesar 22,49 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Banggai pada 2025.
Fraksi Gerindra mengingatkan agar kebijakan penganggaran tidak terlalu terkonsentrasi pada belanja penunjang pemerintahan, tetapi juga memberikan ruang lebih besar bagi kebutuhan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Selain komposisi belanja, Fraksi Gerindra turut menyoroti struktur pendapatan daerah yang dinilai masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.
Dalam RAPBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,444 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp325,32 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp2,094 triliun.
Artinya, kontribusi pendapatan transfer masih mendominasi sekitar 85,67 persen dari total pendapatan daerah.
Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi PAD.
Persoalan inflasi dan ketersediaan air bersih juga menjadi perhatian Fraksi Gerindra.
Gerindra mencatat inflasi Kabupaten Banggai pada Oktober 2026 mencapai 5,57 persen secara tahunan atau year on year (yoy), yang disebut sebagai angka tertinggi di Sulawesi Tengah.
Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok melalui operasi pasar dan distribusi bahan pangan murah bersubsidi.
Di sisi lain, persoalan keterbatasan akses air bersih di sejumlah desa dan kelurahan juga diminta menjadi perhatian serius dalam penyusunan program pembangunan.
Fraksi Gerindra turut meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memastikan pemenuhan alokasi belanja infrastruktur sesuai ketentuan minimal 40 persen sebagaimana disampaikan dalam pandangan fraksi.
Gerindra juga meminta agar dokumen Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) disajikan secara transparan sebagai bahan pembahasan dan pengawasan DPRD.
Bagi Fraksi Gerindra, RAPBD bukan sekadar dokumen pengalokasian anggaran, melainkan instrumen kebijakan yang harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Besarnya anggaran daerah perlu diikuti dengan keberpihakan terhadap pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi produktif, pengendalian inflasi, serta pemerataan pelayanan dasar.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD Banggai 2027 diharapkan tidak hanya berorientasi pada belanja pemerintahan, tetapi juga menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.(AM’oks69).
