Suarautara.com, Banggai -.Pemerintah Kabupaten Banggai memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp2,46 triliun.
Namun, angka belanja daerah yang direncanakan justru lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan.
Gambaran tersebut terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Banggai dengan agenda penyampaian nota pengantar keuangan Rancangan APBD (RAPBD) 2027 oleh Bupati Banggai, Amirudin Tamoreka, Rabu (4/11/2026) malam.
Dalam pemaparannya, Amirudin menyebutkan pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.444.174.657.991 atau sekitar Rp2,44 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan mencapai Rp2.460.374.657.991 atau sekitar Rp2,46 triliun.
Komposisi pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp325,32 miliar, pendapatan transfer Rp2,09 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp24,84 miliar.
Besarnya ketergantungan terhadap pendapatan transfer menjadi salah satu gambaran penting dalam struktur keuangan daerah. Sebab, kontribusi PAD masih jauh di bawah pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun transfer antardaerah.
Sementara itu, alokasi belanja daerah terbagi dalam empat kelompok. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan anggaran sekitar Rp1,83 triliun.
Kemudian belanja modal dialokasikan sebesar Rp278,20 miliar, belanja tidak terduga Rp3,65 miliar, serta belanja transfer mencapai Rp341,72 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, pelayanan publik, hingga dukungan pendanaan bagi pemerintah desa.
Dari sisi pembiayaan, Pemkab Banggai merencanakan penerimaan sebesar Rp20 miliar yang bersumber dari estimasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
Adapun pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3,8 miliar dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD Banggai Energi Utama.
Dengan komposisi tersebut, RAPBD Banggai 2027 mencatatkan defisit sebesar Rp16,2 miliar. Pemerintah daerah merencanakan penutupan defisit melalui penerimaan pembiayaan yang telah diperhitungkan dalam struktur anggaran.
Dalam kesempatan itu, Amirudin menegaskan bahwa penyusunan anggaran harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
Menurutnya, tidak seluruh kebutuhan pembangunan dapat dipenuhi secara bersamaan. Karena itu, kebijakan anggaran harus diarahkan berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
Pembahasan RAPBD 2027 selanjutnya menjadi ruang bagi DPRD dan pemerintah daerah untuk mencermati setiap alokasi anggaran, termasuk memastikan belanja yang direncanakan benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Banggai.
Besarnya nilai APBD tentu bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pengelolaan keuangan daerah. Efektivitas penggunaan anggaran, peningkatan PAD, serta pemerataan manfaat pembangunan tetap menjadi hal penting yang perlu dikawal dalam pembahasan hingga penetapan APBD 2027.(AM’oks69).
