SUARAUTARA.COM, PALEMBANG — Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat tata kelola anggaran sekaligus memastikan kesejahteraan personel tetap terjaga. Hal tersebut diwujudkan melalui Rapat Revisi Anggaran Penyesuaian Kebijakan Program dan Kegiatan Polri Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Hotel Salatin, Kamis (12/3/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Budi Suryanto selaku Karo Rena Polda Sumsel dan diikuti unsur perencanaan dari seluruh satuan kerja (Satker) dan satuan wilayah (Satwil) jajaran Polda Sumsel.
Melalui forum tersebut, Polda Sumsel memastikan pemenuhan anggaran tunjangan kinerja bagi personel Polri dapat terealisasi tepat waktu, sekaligus mendorong percepatan realisasi belanja pada tahun anggaran berjalan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rapat ini juga menghadirkan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Praptono Djunedi, bersama jajaran perencanaan anggaran Polda Sumsel.
Selain itu, hadir pula Kabag Dalprogar Rorena Polda Sumsel, para Kasubbag Renmin Satker, Kabag Ren Satwil, serta operator perencanaan dari seluruh jajaran Polda Sumsel.
Kehadiran Kanwil DJPb Sumsel menunjukkan sinergi kuat antara institusi Polri dan instansi perbendaharaan negara dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, peserta membahas sejumlah agenda strategis terkait revisi anggaran, di antaranya percepatan realisasi belanja, ketepatan waktu pembayaran kewajiban negara, pencapaian target output program prioritas, akselerasi realisasi belanja modal, optimalisasi anggaran pinjaman dan hibah luar negeri, serta percepatan pengesahan anggaran Badan Layanan Umum.
Melalui langkah ini, Kepolisian Daerah Sumatera Selatan berupaya memastikan setiap program dan kegiatan Polri di wilayah Sumatera Selatan berjalan efektif serta selaras dengan kebijakan nasional.
Karo Rena Polda Sumsel Budi Suryanto menegaskan bahwa revisi anggaran bukan sekadar proses administratif, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kesejahteraan personel Polri.
“Revisi anggaran ini bukan sekadar penyesuaian administratif. Ini adalah langkah nyata untuk memastikan setiap anggota mendapatkan haknya tepat waktu sehingga mereka dapat bekerja dengan tenang dan penuh dedikasi dalam melayani masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa pengelolaan anggaran yang tertib dan akuntabel merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi di tubuh Polri.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan personel memiliki hubungan langsung dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Polda Sumsel berkomitmen mengelola anggaran negara secara transparan dan bertanggung jawab. Pemenuhan tunjangan kinerja personel menjadi prioritas karena kesejahteraan anggota berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” kata Nandang.
Rapat yang berlangsung hingga pukul 14.45 WIB tersebut berjalan lancar. Selanjutnya, seluruh peserta diharapkan segera menindaklanjuti hasil rapat dengan melakukan penyesuaian dokumen perencanaan anggaran di masing-masing satuan kerja dan satuan wilayah sesuai arahan teknis yang telah disampaikan.
Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pelayanan publik.[YESI]
