MUARA ENIM I suarautara.com – H. Ahmad Usmarwi Kaffah,SH.,LLM(Bham).,LL.M(Abdn)., PhD resmi dilantik sebagai Wakil Bupati (Wabup) Muara Enim, Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Plt Bupati Muara Enim oleh Gubernur Sumsel H Herman Deru di Griya Agung, Rabu (25/01/2023).
Dalam sambutannya Gubernur Sumsel mengatakan, kepala daerah harus lebih aktif mempertimbangkan setiap keputusan terlebih berkaitan dengan masyarakat.
“Saya minta Kaffa nantinya bisa memimpin pemerintahan sekaligus menjadi penanggung jawab kesejahteraan kepada masyarakat di Muara Enim,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sementara itu ormas dan LSM di Muara Enim ikut mendukung pemerintahan Plt Bupati yang baru saja dilantik oleh Gubernur.
Tiga ormas dan LSM itu diantaranya, Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Basus D88, BPAN dan KGS. Ketiga organisasi itu bersatu mendukung dan mengawal serta mengawasi perjalanan Pilwabup dari empat bulan lalu, hingga dilantiknya Wabup terpilih,
Taufik Hermanto, selaku DPC LAI Basus D88 kepada awak media menuturkan, alasannya bergabung bersama ormas dan LSM lainnya untuk mendukung pemerintahan Ahmad Kaffa, bahwa pihaknya sudah mempelajari regulasi serta aturan Pemilihan Pilwabup dan lebih jelasnya berdasarkan hitung-hitungan kekosongan wakil Bupati Muara Enim periode 2018 -2023, Sudah tepat dan benar secara aturan berdasarkan Undang-undang,” tuturnya.
Senada disampaikan Ketua DPC BPAN Muara Enim, Rahman Fadli, selaku Ketua DPC L.A.I bersepakat untuk mendukung serta turut berperan di dalam Pilwabup Muara Enim Periode 2018 – 2023, karena menurut hemat saya, sosok Wabup sudah tepat, Fadli pun menuturkan, dengan segala SDA yang dimiliki Muara Enim, Ahmad Usmarwi Kaffah harus bisa mengambil regulasi yang dinamis.
Selanjutnya Ketua DPC Komando Garuda Sakti (KGS) Muara Enim, Muhammad Nawawi yang biasa disapa Awek itu menjelaskan, jika pihaknya ikut serta mengambil andil dalam suksesnya hingga pelantikan Wabup terlaksana.
“saya pribadi dan bersersama masyaraka, ormas dan LSM ingin ada perubahan lebih baik kedepan di kabupaten Muara Enim, Wabup baru dapat mengevaluasi beberapa kepala dinas jika ditemukan adanya kesalahan, “ tegasnya.
Ia pun menambahkan. selaku Ketua DPC.L.A.I memutuskan hal ini bukan tanpa alasan, tapi kami miris melihat ada beberapa aspek pembangunan yang menggunakan APBD ditahun ini, banyaknya pekerjaan proyek di dinas terkait yang Putus kontrak dan banyaknya bangunan fisik serta infrastruktur tidak berdasarkan spek atau acuan dari RAB
“saya berharap setelah wabup terpilih sekaligus Plt Bupati Muara Enim, bisa lebih baik lagi,”tandasnya.
Penulis : Zulhadi/ Editor : uchan
