SURABAYA, Suarautara.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai upaya peningkatan kualitas gizi anak justru memunculkan alarm serius di Jawa Timur. Sepanjang awal 2026, sejumlah siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan makanan, mulai dari Mojokerto, Tulungagung, hingga Bojonegoro dan Lamongan.
Kasus beruntun ini memaksa Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selaku dapur penyedia makanan MBG. Bahkan, tak sedikit SPPG yang kini dipending operasionalnya akibat temuan di lapangan.
Ketua Satgas MBG Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, mengakui banyak dapur MBG yang sementara dihentikan kegiatannya menyusul hasil pemeriksaan awal.
“Tentu ada evaluasi dari pihak BGN terhadap SPPG yang bersangkutan. Dan ada banyak yang di-pending akibat temuan di lapangan,” kata Emil di Surabaya, Rabu (28/1/2026).
Di tengah sorotan publik, Emil menegaskan bahwa keselamatan siswa menjadi prioritas utama. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten/kota memastikan seluruh siswa terdampak mendapat penanganan medis maksimal.
“Semua prosedurnya memang pertama adalah memastikan pertolongan kepada siswa siswi yang memiliki keluhan,” ujarnya.
Sebagai langkah pengamanan, SPPG yang terindikasi bermasalah langsung dihentikan sementara, sembari menunggu hasil telaah lanjutan dan uji laboratorium.
“Ini untuk melindungi siswa siswi kita,” tegas Emil.
Namun demikian, Emil mengungkapkan bahwa sanksi pending tidak bersifat singkat. Proses evaluasi bisa berlangsung berbulan-bulan, tergantung pada hasil laboratorium yang memastikan keamanan pangan.
“Harus betul-betul yakin sesuai hasil laboratorium. Banyak hasil laboratorium menyatakan ada kandungan bakteri,” jelasnya.
Di beberapa daerah, seperti Bojonegoro dan Lamongan, sebagian SPPG telah kembali beroperasi setelah dinyatakan layak, sementara lainnya masih belum mendapat lampu hijau. Kebijakan serupa diterapkan di Tulungagung dan Mojokerto, wilayah yang sempat mencatat insiden keracunan massal.
Satgas MBG Jawa Timur, lanjut Emil, saat ini fokus pada penanganan korban melalui dinas kesehatan, sementara evaluasi dapur MBG sepenuhnya menjadi kewenangan BGN.
“BGN tentu akan melakukan evaluasi secara menyeluruh,” tambahnya.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Emil menekankan pentingnya pengawasan ketat dari hulu ke hilir, mulai dari kualitas bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan ke sekolah.
“Mulai bahan bakunya, proses penanganan sampai pengiriman itu dicek semua,” terangnya.
Ia juga menyoroti peran vital sanitarian dinas kesehatan daerah dalam memastikan standar kebersihan dan kelayakan makanan. Jika standar tersebut tak terpenuhi, dapur MBG dipastikan tidak akan dioperasikan.
“Bila itu belum bisa dipastikan bersih, tentu tidak dioperasikan lagi,” katanya.
Kasus keracunan MBG ini menjadi catatan serius bahwa program nasional berskala besar tidak boleh longgar dalam pengawasan. Perlu transparansi, pengendalian mutu ketat, dan tanggung jawab penuh agar program yang menyasar generasi muda ini tidak berubah menjadi ancaman kesehatan massal.**
