MOJOKERTO – Penangkapan seorang pria berinisial MA (42) yang disebut sebagai oknum wartawan atas dugaan pemerasan terhadap seorang pengacara di Mojokerto mulai menuai sorotan dari sejumlah kalangan. Pasalnya, sebagian pihak menilai langkah penangkapan tersebut terkesan terlalu cepat dilakukan sebelum proses klarifikasi dan pembuktian berjalan secara utuh.
MA diamankan oleh aparat kepolisian dalam sebuah operasi tangkap tangan di wilayah Mojosari, Mojokerto. Ia dituding meminta sejumlah uang kepada seorang pengacara. Namun demikian, beberapa pihak menilai bahwa narasi pemerasan perlu dibuktikan secara objektif melalui proses hukum yang transparan.
Sejumlah rekan jurnalis menyayangkan munculnya pemberitaan yang langsung menyudutkan profesi wartawan. Menurut mereka, tidak semua persoalan antara narasumber dan wartawan dapat serta merta dikategorikan sebagai pemerasan, terlebih jika belum ada putusan hukum yang berkekuatan tetap.
“Profesi wartawan adalah pilar demokrasi yang dilindungi undang-undang. Jika ada persoalan, seharusnya dikaji secara proporsional dan tidak langsung menggeneralisasi bahwa yang bersangkutan melakukan pemerasan,” ujar Bodeng salah satu Media dari Cakranusantara.
Selain itu, beberapa pihak juga meminta agar asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan. Mereka menilai setiap warga negara, termasuk yang berprofesi sebagai wartawan, berhak mendapatkan perlindungan hukum serta proses penyelidikan yang adil.
Kasus ini diharapkan dapat ditangani secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan stigma negatif terhadap profesi jurnalis, yang selama ini memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Sementara itu, hingga kini proses hukum masih berjalan dan pihak kepolisian terus melakukan pendalaman terkait perkara tersebut.(16/03/2026)
(pewarta: Yan)
