Buol, Suarautara.com – Pemerintah Kabupaten Buol menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite yang dikemas dalam galon. Hal ini menyusul adanya temuan di lapangan bahwa sebagian pengecer diduga menjual Pertalite dengan harga jauh di atas ketentuan resmi.
Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar Pemkab Buol pada Senin (15/9/2025), terungkap bahwa akibat kelangkaan distribusi di tingkat pengecer, harga Pertalite melonjak hingga Rp15.000 per liter, padahal harga eceran resmi masih jauh lebih rendah. Kondisi ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena kebutuhan sehari-hari menjadi semakin terbebani.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Buol menyampaikan, pendistribusian dengan galon sejatinya hanya bersifat darurat untuk mempermudah akses masyarakat di wilayah tertentu yang jauh dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun, praktik di lapangan sering disalahgunakan oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi.
“Masyarakat jangan dirugikan. BBM bersubsidi seperti Pertalite harus benar-benar diprioritaskan bagi kebutuhan rakyat, bukan untuk diperjualbelikan dengan harga seenaknya,” tegasnya.
Senada dengan itu, Camat Paleleh Barat, Wahyudin H. Kadir, SE yang turut hadir dalam rapat koordinasi tersebut menekankan bahwa distribusi BBM menggunakan galon memang harus dikawal ketat.
“Kami di kecamatan sering menerima keluhan masyarakat karena harga Pertalite di pengecer melonjak tinggi. Kalau distribusi dalam galon tidak diawasi, maka penyalahgunaan akan terus terjadi. Kami mendukung penuh langkah Pemkab dan aparat untuk mengawal penyaluran BBM agar benar-benar tepat sasaran,” ujar Wahyudin.
Sementara itu, beberapa pengecer di wilayah Paleleh Barat saat dimintai tanggapannya mengakui bahwa mereka sengaja menaikkan harga eceran Pertalite. Alasannya, stok distribusi dari SPBU sangat terbatas akibat adanya aturan baru yang melarang pembelian menggunakan galon.
“Kami bukan semata-mata mencari untung besar, tapi stok dari SPBU memang berkurang karena aturan baru tidak melayani pembelian galon. Kalau tidak dinaikkan, kami malah rugi,” ujar salah satu pengecer enggan menyebutkan Namanya.
Pemerintah meminta agar seluruh camat dan lurah ikut memantau peredaran BBM di wilayah masing-masing. Dengan pengawasan berlapis, diharapkan distribusi Pertalite tetap lancar dan stabil, sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sementara itu, Polres Buol menyatakan siap mendukung langkah pemerintah dengan mengerahkan personel untuk pengawasan di lapangan. Kolaborasi lintas sektor dianggap penting demi menjaga stabilitas harga dan memastikan keadilan distribusi energi bagi masyarakat.[ucan]
