Buol, Suarautara.com – Pemerintah Kabupaten Buol memulai langkah awal pendirian Sekolah Rakyat (SR) dengan membenahi Gedung Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) yang akan dipakai kegiatan belajar SR nanti pada Sabtu, (19/7).
Wakil Bupati Buol, Dr. Nasir Dj Daimaroto, S.H., M.H., memimpin langsung peninjauan bersama sejumlah pejabat daerah.
Turut mendampingi Ketua Dharma Wanita Zakia Mahmud, Sekretaris Daerah Dadang, Asisten III Administrasi dan Umum Lani Irawati, Inspektur Daerah Wahida, Kepala Bappeda Wahyu Setyabudhi, Kepala Bapenda Munawir Nouk, , Kadis Dinsos Asmayudin Gontjing, serta Kepala Sekolah SLB, Rahmawati, S.Pd., bersama jajaran guru dan staf teknis.
Peninjauan difokuskan pada kondisi bangunan SDLB dan lingkungan sekitar yang kini mulai dibersihkan dan dibenahi. Kegiatan ini menjadi tahap awal transformasi gedung tersebut yang akan dimanfaatkan sebagai Sekolah Rakyat, sebuah model pendidikan alternatif yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga prasejahtera dan penyandang disabilitas.
Wakil Bupati menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Buol untuk memperluas akses pendidikan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan.
“Gedung ini akan kita hidupkan kembali sebagai pusat pembelajaran yang merangkul semua kalangan. Sekolah Rakyat bukan sekadar tempat belajar, tapi juga wadah mencetak generasi yang cerdas, berakhlak, dan sadar akan pentingnya gotong royong,” ujarnya.
Sebagai bagian dari pengembangan fasilitas, pemerintah juga mulai merancang pembangunan asrama bagi guru dan siswa. Fasilitas ini dinilai penting untuk mendukung kegiatan belajar-mengajar, khususnya bagi siswa dari daerah terpencil dan tenaga pendidik yang akan menetap di lokasi.
Kepala Sekolah SLB, Rahmawati, S.Pd., menyambut baik rencana ini dan berharap seluruh fasilitas yang tersedia dapat dioptimalkan untuk mendukung proses pembelajaran yang layak, aman, dan inklusif.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya strategis Pemkab Buol dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.[Humas Diskominfostandi]
