KOTAMOBAGU,SU – Ketua Komisi II DPRD Kota Kotamobagu, Dani Iqbal Mokoginta, angkat bicara terkait polemic penghapusan anggaran untuk Program Anak Asuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024.
Dani Kepada awak media menegaskan, bahwa anggaran untuk program tersebut sebenarnya telah disusun dan disahkan pada tahun 2024, jauh sebelum pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu, Dr. Weny Gaib dan Rendy Mangkat, pada Februari 2025.
“APBD Tahun 2025 sudah disahkan pada November 2024, sehingga klaim bahwa Walikota dan Wakil Walikota Weny – Rendy yang baru menghapus anggaran Program Anak Asuh adalah informasi yang keliru. Mereka baru dilantik pada Februari 2025, sementara anggaran telah ditetapkan jauh sebelumnya,” ujar Dani, membantah informasi yang beredar di masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Senada dengan itu, Refly Setiawan Mamonto, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotamobagu. Refly menegaskan bahwa isu terkait penghapusan anggaran program Anak Asuh yang dikaitkan dengan pemerintahan baru adalah kesalahpahaman.
“Fraksi PKB sudah sejak awal mengajukan protes terkait penghapusan anggaran ini. Kami terus memperjuangkan agar program ini tetap ada, karena kami yakin program ini penting untuk masa depan anak-anak di Kotamobagu,” ungkap Refly.
Dani kembali mengungkapkan bahwa Fraksi PKB adalah satu-satunya yang secara terbuka menentang keputusan tersebut saat pembahasan APBD pada akhir tahun 2023. Menurutnya, program ini sangat relevan dengan kondisi pendidikan di Kotamobagu, mengingat banyak orang tua yang kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka.
“Saat pembahasan APBD 2024, kami dari Fraksi PKB menjadi satu-satunya yang protes keras terhadap penghapusan Program Anak Asuh. Kami percaya, program ini sangat penting dan seharusnya tetap ada dengan syarat verifikasi yang ketat untuk memastikan program ini tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal untuk anak-anak yang membutuhkan,” tegas Dani.
Keputusan penghapusan Program Anak Asuh ini tidak hanya mengundang perhatian politisi, tetapi juga menjadi topik hangat di kalangan masyarakat Kotamobagu. Banyak warga yang merasa kecewa karena program ini dianggap sebagai salah satu inisiatif penting untuk membantu meringankan beban keluarga kurang mampu dalam bidang pendidikan.(*)
