Suarautara.com, Buol – Badan Bank Tanah, lembaga yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengelola tanah bagi kepentingan umum, sosial, dan pembangunan nasional, kini semakin aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah. Lembaga ini bekerja di bawah Komite yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang anggotanya terdiri dari Menteri ATR/BPN, Menteri Keuangan, dan Menteri PUPR.
Bupati Buol, Risharyudi Triwbowo, menilai rapat koordinasi ini bukan sekadar agenda seremonial. Menurutnya, momen tersebut menjadi kesempatan strategis untuk merumuskan solusi konkret atas berbagai persoalan agraria yang selama ini kerap menghambat pembangunan daerah.
“Buol masih memiliki cadangan lahan produktif yang begitu luas. Potensi ini, bila dikelola dengan baik, akan menjadi motor penggerak baru dalam meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kesejahteraan rakyat Buol,” ujar Risharyudi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menekankan pentingnya pengelolaan tanah sebagai instrumen strategis dalam mendorong pembangunan daerah. “Lahan tidak boleh lagi menjadi sumber konflik, melainkan modal produktif yang dikelola secara berkeadilan untuk pertumbuhan ekonomi lokal,” tambahnya.
Kehadiran Badan Bank Tanah di Sulawesi Tengah, lanjut Bupati, membuka ruang kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini diharapkan menghadirkan kebijakan agraria yang progresif, revolusioner, dan berpihak pada rakyat, khususnya di wilayah-wilayah yang masih memiliki potensi lahan besar seperti Kabupaten Buol.***
