SUARAUTARA I PALU – Pemerintah Kabupaten Buol berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-7 kali, dari penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun anggaran 2022. bertempat di Ruang Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Tengah di Kota Palu, Senin 15 Mei 2023 pukul 14,00 WITA.
Opini WTP ke 7 kali itu diraih oleh Pemkab Buol sejak APBD Tahun 2016 hingga APBD 2022 oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.
Pj Bupati Buol Drs. Muchlis, MM didampingi Ketua DPRD Srikandi Batalipu,S.Sos, M.AP menerima penyerahan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Buol Tahun anggaran 2022 dengan opini WTP oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Binsar Karyanto, P. ST, MM, CSFA.
Atas capaian tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah juga meminta DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.
” Alhamdulillah atas capaian WTP yang ke 7 ini dapat dipertahkan atau lebih ditingkatkan kedepan dan ini merupakan keberhasilan kita bersama, dan ini merupakan kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan DPRD Buol. Hubungan kerjasama yang baik terus kita jalin dengan BPK dan ini merupakan komitmen kita sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing, kita bekerja secara transparan,” kata Srikandi Batalipu saat menyampaikan sambutannya.
Ia pun menambahkan, ucapan terima kasih kepada teman-teman Dinas terkait yang telah bekerja keras untuk meraih WTP ini, dan juga untuk tim pemeriksa BPK perwakilan Sulteng terlebih khusus kepada kepala BPK RI Sulteng yang telah menjalin sulahturahmi baik dengan Pemda Buol secara terus menerus.
” Insa Allah kedepan DPRD Buol akan lebih mendorong perubahan kearah positif terutama pada pelayanan publik dan pengelolaan keuangan dan ini hendaknya menjadi dorongan untuk selalu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi prestasi yang patut dibanggakan. Kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Buol,” ungkap Srikandi Batalipu, S.Sos, M.AP ketua DPRD Kabupaten Buol, Senin, (15/5/2023).
Sejalan dengan itu, Ketua DPRD Buol Srikandi Batalipu menyampaikan dari hasil pemeriksaan dengan predikat WTP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol demi menciptakan Buol yang maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlakul karimah.
“Predikat WTP ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buol demi menciptakan Buol yang maju, mandiri, berdaya saing dan berakhlakul karimah,” tutur Politisi Golkar itu.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Buol, Wahida, SE menjelaskan kepada media ini bahwa Pemeriksaan BPK atas LKPD dilakukan dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang berdasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan kecukupan pengungkapan.
” Opini WTP ini menjadi dorongan untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga hal tersebut mendapat apresiasi tinggi dari BPK perwakilan Sulteng,” tandasnya saat dihubungi media ini, Senin (15/5/2023).(uchan)
