SUARAUTARA.COM, TOJO UNA-UNA — Bupati Tojo Una-Una (Touna), Ilham Lawidu, menyampaikan sejumlah persoalan dan kebutuhan strategis daerah dalam forum Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN), Rabu (23/9/2026).
Forum yang digelar secara daring tersebut dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti sejumlah kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia.
Selain Bupati Touna, kegiatan itu turut diikuti Bupati Bogor, Bupati Sumedang, Bupati Serang, Bupati Banjar, Bupati Barito Timur, Bupati Lampung Timur, Bupati Bolaang Mongondow, serta Bupati Lanny Jaya. Hadir pula perwakilan kementerian/lembaga, Biro Pemerintahan Provinsi, serta pejabat di lingkungan Kemendagri.
REBOAN menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membahas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sekaligus menginventarisasi dukungan yang dibutuhkan kepala daerah dalam menjalankan tugas dan program pembangunan.
Dalam forum tersebut, Bupati Ilham Lawidu menyampaikan kondisi riil yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una, salah satunya terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Ilham, keterbatasan sarana dan prasarana, terutama armada pemadam, masih menjadi salah satu kendala dalam mempercepat penanganan karhutla di wilayah Touna.
“Dalam penanganan karhutla, salah satu kendala yang kami hadapi adalah keterbatasan armada. Karena itu, kami berharap ada dukungan dari pemerintah pusat sehingga penanganan karhutla di daerah dapat dilakukan secara lebih cepat dan optimal,” ujar Ilham.
Selain persoalan karhutla, Bupati juga melaporkan perkembangan sejumlah program prioritas pemerintah pusat yang tengah dilaksanakan di Kabupaten Touna.
Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program Asta Cita Presiden di daerah sejauh ini berjalan baik dan lancar melalui sinergi antara pemerintah daerah dengan seluruh pihak terkait.
Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya yang diperuntukkan bagi wilayah terpencil, Ilham menjelaskan bahwa dapur MBG yang dipersiapkan untuk melayani masyarakat di daerah tersebut telah selesai dibangun.
Namun, pemerintah daerah masih menunggu kepastian mengenai waktu dimulainya operasional dapur tersebut.
“Untuk program Makan Bergizi Gratis, khususnya dapur yang diperuntukkan bagi daerah terpencil, fasilitasnya sudah selesai. Saat ini kami masih menunggu kejelasan kapan dapur tersebut mulai dibuka dan beroperasi,” jelasnya.
Sementara itu, terkait program Sekolah Rakyat, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una telah menyiapkan lahan seluas 10 hektare. Ilham mengatakan seluruh administrasi dan persyaratan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah juga telah diselesaikan.
“Untuk Sekolah Rakyat, kami sudah menyiapkan lahan seluas 10 hektare dan seluruh administrasinya juga sudah rampung. Sekarang kami masih menunggu tindak lanjut pembangunan dari pemerintah pusat,” kata Ilham.
Adapun untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah daerah masih melakukan pengecekan dan pendataan di sejumlah desa dan kelurahan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai persyaratan serta kebutuhan pembentukan koperasi dapat dipenuhi sesuai ketentuan.
“Untuk Koperasi Merah Putih, saat ini kami terus melakukan pengecekan ke desa dan kelurahan untuk melihat apa saja yang masih kurang. Kami ingin memastikan program ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.
Bupati Ilham menegaskan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam memastikan program-program prioritas nasional dapat berjalan secara efektif di daerah.
Menurutnya, forum REBOAN menjadi wadah penting bagi kepala daerah untuk menyampaikan kondisi faktual di lapangan sekaligus mengupayakan solusi atas berbagai persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
“Kami menyampaikan apa yang menjadi kondisi dan kebutuhan daerah secara langsung dalam forum ini. Harapan kami, setiap persoalan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat dapat segera mendapatkan solusi, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan semakin optimal,” pungkasnya.
Sumber: PPID Dinas Kominfo Touna
