Suarautara.com, Banggai – Pemerintah Kecamatan Toili Barat menggelar Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Perlindungan Konsumen serta Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai terkait distribusi LPG 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg, Jumat, 8/5/2026.
Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Toili Barat itu turut dihadiri Camat Toili Barat Bambang Isnanto Abdullah.S.Pd.MM, Sekcam, Ketua BPSK Kabupaten Banggai Cian Lin Sangkaeng, S.Sos, Wajidah, H. Helton, para kepala desa, BPD, keterwakilan perempuan, hingga tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Camat Toili Barat Bambang Isnanto Abdullah menyampaikan bahwa persoalan distribusi bahan bakar dan LPG 3kg bagi masyarakat, khususnya para petani, masih menjadi perhatian serius pemerintah kecamatan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menjelaskan, dalam waktu dekat tim dari Pertamina bersama tim pengawasan BPSK serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan kembali turun melakukan pengawasan di lapangan.
Masalah bahan bakar untuk para petani kita masih terlalu jauh mengambilnya. Harapan kami ada upaya-upaya nyata dan pengawasan agar harga sesuai dan masyarakat tidak dirugikan,” ujar Bambang.
Menurutnya, antusiasme masyarakat dalam menyampaikan keluhan terkait distribusi gas dan bahan bakar menunjukkan persoalan tersebut telah lama terjadi.
Namun selama ini masyarakat belum mengetahui tempat yang tepat untuk menyampaikan pengaduan.
Syukur Alhamdulillah sekarang gubernur sudah membentuk tim BPSK untuk pengawasan gas, sehingga masyarakat punya tempat menyampaikan laporan,” katanya.
Selain membahas pengawasan LPG, forum tersebut juga menyinggung kebutuhan pembangunan SPBU di wilayah Toili Barat.
Bambang berharap adanya investor atau pihak ketiga yang dapat membuka SPBU demi mempermudah kebutuhan para petani.
Ia menyebutkan, luas area persawahan di Toili Barat mencapai ribuan hektare sehingga kebutuhan bahan bakar subsidi seperti solar dan bensin sangat besar.
Kalau ada SPBU di wilayah ini tentu akan sangat membantu masyarakat dan para petani, karena selama ini mereka harus mengambil BBM dari lokasi yang cukup jauh,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Bambang juga meluruskan isu yang beredar terkait dugaan biaya pengurusan pangkalan LPG hingga mencapai Rp30 juta.
Menurutnya, setelah dilakukan konfirmasi langsung, informasi tersebut tidak benar dan hanya sebatas isu di tengah masyarakat.
Kalau permohonannya lengkap dan memenuhi syarat, saya tanda tangan. Tapi kalau ada yang meminta uang dalam pengurusan itu tidak benar.
Saya sudah turun langsung menemui yang bersangkutan,” tegas Bambang.
Ia menambahkan, saat ini jumlah pangkalan LPG di sejumlah desa di Kecamatan Toili Barat masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Dari 18 desa yang ada, sebagian besar dinilai masih membutuhkan tambahan pangkalan LPG.
“Beberapa desa memang masih kekurangan pangkalan.
Harapannya bisa ditambah agar distribusi gas lebih merata sesuai jumlah penduduk di masing-masing wilayah,” tandasnya.(AM’oks69)
