Suara utara. com, Tojona – Koordinator Wilayah (Korwil) Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, Nurfadila, menanggapi perkembangan kasus perselisihan antara Mitra Dapur MBG Tombo berinisial DR dengan AM yang belakangan mencuat ke publik.
Saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor MBG Sansarino, Kamis (15/1/2026), Nurfadila menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan masalah personal antara DR dan AM, serta tidak berkaitan dengan aktivitas maupun pengelolaan Dapur MBG.
“Kalau ada hak yang dituntut oleh kepada mitra, itu menurut saya bersifat personal. Tidak ada hubungannya dengan dapur MBG,” ujar Nurfadila.
Ia menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dapur MBG terdapat tiga pos anggaran utama, yakni bahan baku, operasional, dan insentif mitra. Oleh karena itu, tudingan penyelewengan dana harus diperjelas secara spesifik.
“Kalau dibilang ada penyelewengan dana, dana yang mana dulu? Harus jelas. Karena sejauh monitoring kami di lapangan, pengeluaran uang itu dikelola oleh dua pihak, yaitu mitra dan Kepala SPPG selaku perwakilan BGN,” jelasnya.
Menurut Nurfadila, setiap pencairan anggaran harus melalui persetujuan Kepala SPPG. Jika ada dugaan penyimpangan, maka tidak mungkin hanya melibatkan satu pihak saja.
“Kalau ada penggelapan, berarti ada persetujuan dari Kepala SPPG. Aturannya jelas, pembayaran terjadi jika disetujui oleh Kepala SPPG,” tegasnya.
Ia juga mengaku terkejut dengan pemberitaan di salah satu media online yang menyeret nama Dapur MBG dalam kasus tersebut.
“Kalau mitra dan supplier punya persoalan pribadi, termasuk soal adendum atau kesepakatan di hadapan notaris, silakan diselesaikan. Tapi jangan membawa nama dapur MBG seolah-olah kami tidak membayar hak pihak tertentu. Jangan cederai nama kami. Kalau mau audit, silakan,” tegas Nurfadila.
Ia berharap perselisihan tersebut tidak berdampak pada aktivitas dan operasional dapur MBG yang merupakan program strategis nasional.
“Jangan sampai persoalan ini mengganggu pelayanan dapur MBG,” pungkasnya.
Kuasa Hukum DR: Dapur MBG Tidak Terlibat
Terpisah, kuasa hukum DR, Nasrun, SH, membenarkan pernyataan Korwil MBG Tojo Una-Una bahwa perselisihan antara AM dan DR tidak ada kaitannya dengan aktivitas dapur MBG.
“Apa yang disampaikan Korwil MBG sudah benar. Sangat disayangkan ada pemberitaan yang mengaitkan pernyataan tersebut dengan dapur MBG,” ujar Nasrun.
Ia menegaskan bahwa dalam menghadapi laporan hukum tersebut, pihaknya tidak pernah melibatkan dapur MBG karena memahami konteks hukum perkara yang bersifat personal.
“Yang dilaporkan adalah pribadi DR sebagai mitra, bukan dapur MBG. Kami sadar betul bahwa dapur MBG adalah program nasional yang harus tetap berjalan tanpa terganggu persoalan personal,” tegasnya.
Nasrun menambahkan bahwa pihaknya mendukung penuh pernyataan Korwil MBG agar program nasional tersebut tetap berjalan demi kepentingan masyarakat luas.
“Ini program nasional untuk orang banyak, jadi harus kita jaga bersama,” tutup Nasrun.
(Red/Agung)
