SUARAJAKARTA – Pemerintah berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar.
Berapa besaran kenaikan harga Pertalite dan Solar jika jadi dinaikkan pemerintah?
Sementara itu di media sosial beredar isu harga Pertalite akan naik menjadi Rp 10.000 per liter.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Saat ini harga BBM subsidi Pertalite masih dibanderol Rp 7.650 per liter.
Rencana kenaikan harga Pertalite dan Solar diungkapkan Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves), Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut mengungkapkan, rencana tersebut kemungkinan akan diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada pekan ini.
Alasan pemerintah berencana menaikkan harga Pertalite dan Solar karena subsidi energi yang mencapai Rp 502 triliun telah membebani APBN.
Untuk itu, Luhut meminta masyarakat untuk bersiap-siap jika pemerintah jadi menaikkan harga pertalite dan solar.
“Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap-siap,” kata Luhut saat kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, seperti dikutip suarautara.com dari kanal YouTube Kompas TV, Minggu (21/8/2022).
Luhut telah meminta timnya untuk membuat modelling kenaikan inflasi.
“Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan (pekan ini) Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini,” jelas Luhut.
Luhut mengatakan, kebijakan yang akan diambil pemerintah berdasarkan kalkulasi yang matang.
“Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita,” kata Luhut.
Harga Asli Pertalite
Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pernah mengatakan harga asli Pertalite sebesar Rp 17.200 per liter. Artinya, pemerintah mensubsidi Pertalite sebesar Rp 9.550 per liter.
Kemudian untuk harga BBM subsidi lainnya yakni Solar CN-48 atau Biosolar (B20), per Juli 2022 Pertamina masih menjual dengan harga Rp 5.150 per liter di mana harga seharusnya Rp 18.150 per liter.
Tak hanya BBM subsidi, Pertamina juga menahan harga BBM nonsubsidi Pertamax di level Rp 12.500 per liter. Padahal untuk bensin dengan nomor oktan atau RON 92, kompetitor sudah menetapkan harga sekitar Rp 17.000 per liter, sebab secara keekonomian harga pasar telah mencapai Rp 17.950.
“Kita masih menahan (Pertamax) dengan harga Rp 12.500, karena kita juga pahami kalau Pertamax kita naikkan setinggi ini, maka shifting ke Pertalite akan terjadi, dan tentu akan menambah beban negara,” ujar Nicke dalam keterangannya, Sabtu (9/7/2022), dikutip Bangkapos.com dari Kompas.com.
Pihak PT. Pertamina (Persero) turut merespons soal harga pertalite yang diisukan bakal naik menjadi Rp 10.000 per liter.
Menurut Manager Media Communication Pertamina, Heppy Wulandari, penetapan harga BBM Subsidi adalah kewenangan dari pemerintah.
“Pertalite merupakan BBM penugasan.”
“Untuk penetapan harga merupakan kewenangan pemerintah,” katanya, Jumat (19/8/2022) dikutip dari Tribunnews.com.
Untuk itu, Pertamina sebagai operator akan melaksanakan apa yang akan menjadi penugasan dari pemerintah.
Hal senada disampaikan Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting.
“Untuk harga BBM subsidi merupakan kewenangan dari pemerintah.”
“Kami sebagai operator akan melaksanakan apa yang menjadi penugasan dari regulator,” kata Irto.
Meski demikian, Irto berharap revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) beserta petunjuk teknis pembelian BBM jenis Pertalite dapat segera selesai.
Hal itu dimaksudkan agar implementasi pembatasan pembelian BBM bersubsidi dapat dilakukan.
Apalagi, Pertamina sejak awal Juli 2022 telah membuka pendaftaran untuk kendaraan roda empat atau mobil yang berhak membeli Pertalite melalui MyPertamina.
Wapres Sebut Masih Dikaji
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyatakan, pemerintah masih mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi.
“Ini yang masih terus dipikirkan, jadi masih dalam penggodokan. Masih dalam pembahasan, apakah akan dinaikkan apa tidak. Tapi bagaimana ini berjalan dengan baik,” kata Ma’ruf dalam siaran pers, Sabtu (20/8/2022).
Ma’ruf mengatakan, pemerintah mengkaji wacana menaikkan harga BBM bersubsidi karena nilai subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah sangat besar.
“Nah, jadi kalau ada kenaikan-kenaikan lagi, ini memang supaya subsidi ini bisa sustain, bisa terus berlanjut,” ujar Ma’ruf.
Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan sampai saat ini, belum ada penugasan terhadap Pertamina untuk menaikkan.
Erick Thohir mengungkapkan, pemerintah masih membahas pengurangan subsidi BBM yang berkaitan pada kenaikan harga Pertalite.
Pembahasan dilakukan antara Kemenko Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan.
“Rencananya pengurangan subsidi, itu masih dibahas, belum ada putusannya. Jadi kan dari Kemenko, Menteri ESDM, dan Menkeu,” katanya Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen MPR-DPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022).
Erick menyebut, pada dasarnya pembahasan kenaikan harga Pertalite tidak melibatkan Kementerian BUMN.
Namun, jika sudah ada keputusannya, maka Pertamina sebagai BUMN yang ditugaskan menyalurkan BBM akan diberi penugasan untuk mengimplementasikan kenaikan harga tersebut.
“Black and white bagaimananya kan belum jelas. Kita kan hanya mendapatkan penugasan,” ucapnya. Jadi sampai hari ini saya sebagai menteri BUMN belum mendapatkan keputusan seperti itu, saya tunggu saja,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 502,4 triliun di tahun ini.
Anggaran itu naik Rp 349,9 triliun dari anggaran semula, sebesar Rp 152,1 triliun.
DPR Belum Terima Usulan Pemerintah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyatakan hingga kini, DPR belum menerima usulan dari pemerintah terkait rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Yang pasti belum ada usulan dari pemerintah untuk kenaikan BBM,” kata Puan saat ditemui di Kompleks Gelora Bung Karno (GBK) Minggu, (21/8/2022).
Menurutnya, keputusan untuk menaikkan harga BBM ada di tangan pemerintah pusat, bukan pihak legislatif, apalagi partai, sebagaimana dilansir Kompas.com. (**)
























