Tarif dan Denda Parkir RSUD Mokoyurli Buol Dikeluhkan Warga

Jumat, 7 Juli 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUARAUTARACOM, Buol – Warga khususnya keluarga pasien yang di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokoyurli Kabupaten  Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), mengeluh.

Penyebabnya, tarif parkir dan denda di rumah sakit pemerintah tersebut terkesan ditetapkan asal-asalan oleh manajemen atau pun pihak ketiga yang mengelola parkir, jika sudah ada.
Informasi berhasil dihimpun, tarif parkir khusus motor dan mobil belum diketahui jelas besarannya, karena dalam tiket masuk parikiran tidak dicantumkan nominal harga parkirnya, sehigga hal ini dinilai warga sangat membingungkan.
“ saya kaget karena di tiket karcis masuk yang ditunjukan keluarga tidak tercantum besaran nominal parkirnya, disitu hanya tertulis denda tiket yang hilang, dimana motor dengan denda 10,000, sedangkan mobil dendanya 20,000,” ini sangat disayangkan,” ugkap salah satu warga kerabat penjengguk pasien, yang meminta namanya tak dipublis.
Menurutnya, pemberlakuan tiket di rumah sakit pemerintah itu semestinya disosilisasikan dahulu ke masyarakat sehingga tidak menimbulkan image negatif dan sering terjadi debat mulut antara pengendara dan petugas retribusi parkir.
“Kita bisa bayar Rp 2000 setiap parkir, namun ketika  tiba-tiba dipintu keluar harga parkirnya dikalikan lamanya parkir kendaraan, ini benar-benar membebani masyarakat dan ini akan membuat bingung para pengunjung,” keluhnya.
Hal yang sama disampaikan Mirna (45), yang mengungkapkan semestinya RSUD Mokoyurli mencontohi beberapa RSUD di Sulteng dimana parkir tertib, menggunakan seragam dan sistem komputer serta ada CCTV untuk pengaman motor dari pencurian.
Sementara itu ketua ormas Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Buol Moh Syam Manto, S.KM menanggapi persoalan in. ” Jika persoalan ini ada keterbukaan kepada masyarakat tidak masalah, Tarif yang diberikan pihak rumah sakit harus sesuai degan fasilitas dan keamanan kendaraan dan jika perlu di pasangkan spanduk pemberitahuan tentang tarif sesuai Perda yang telah di sahkan secara resmi oleh pemerintah,” singkat Syam, Jum’at (7/7).
Dihubungi terpisah, Kadis Perhubungan Kabupaten Buol, Moh Yamin Rahim, S.H, MH kepada media ini mengatakan, jika persoalan retribusi parkir yang ada di RSUD Mokoyurli itu bukan gawaiannya Dishub, itu merupakan hak dari pihak manajemen. Namun demikian, Yamin Rahim menjelaskan, seharusnya jika pemberlakuan tiket parkir itu tidak membebani pihak pasien dan keluarga yang menjenguk.
” Jika itu sudah berlaku, maka harus disesuaikan dengan tarif standar retribusi yang berlaku di daerah yakni parkir Motor 2ribu rupiah dan Mobiil 3ribu rupiah,” kata Yamin Rahim.
“Oke masyarakat setuju tarif parkir Rp 2000 tapi jaminan kehilangan diganti, jangan seperti sekarang kita jaga keluarga harus bawa masuk helm. Selain itu tarif parkir semestinya sesuaikan dangan aturan yang ada jangan lebih tinggi dari aturan apalagi tempat itu milik pemerintah,” imbuhnya.
Sementara pihak manajemen belum berhasil dikonfirmasi, saat dikonfirmasi Direktur RSUD Mokoyurli dr. Mariati Ismail tidak menggubris dan membalas wa di nomor 0852-42XX-XXXX) hendak dikonfirmasi karena masih melaksanakan ibadah Haji. (red)

Berita Terkait

Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat
170 Penyuluh Ikuti Pertemuan Rutin Subhan Lanusi Tegaskan Koordinasi Program dan Ketepatan Bantuan Pertanian Tak Boleh Terputus
Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur
Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai
DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas
Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan
Fraksi PKB Minta Pemkab Banggai Benahi PAD Pelayanan Air Bersih dan Kinerja BUMD dalam RAPBD 2027.
Legislasi Banggai 2027 Mulai Disiapkan Pemkab dan DPRD Usulkan 11 Ranperda

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 18:03 WITA

Cegah Penyimpangan Pengadaan Pemkab Banggai Perkuat Kapasitas Auditor Inspektorat

Senin, 9 November 2026 - 11:48 WITA

Puskesmas Poh Dikawal Inspektorat Tegas ada  Empat Prinsip Pembangunan Jadi Tolak Ukur

Senin, 9 November 2026 - 07:37 WITA

Anggaran Daerah Rp2,46 Triliun Gerindra Soroti Minimnya Porsi Infrastruktur Banggai

Senin, 9 November 2026 - 07:10 WITA

DPRD Banggai Tetapkan Tujuh Ranperda Regulasi Pajak hingga Pelayanan Kesehatan Jadi Prioritas

Senin, 9 November 2026 - 06:51 WITA

Anggaran Banggai 2027 Mencapai Rp2.46 Triliun Efektivitas Belanja Menjadi Tantangan

Berita Terbaru