Sekda Hadiri Virtual Raker Penanganan Covid 19 Bersama Presiden RI

Menteri Kesehatan RI menyampaikan ada beberapa Usulan Mekanisme Relaksasi dan Pengetatan dalam Pelaksanaan PPKM yaitu PPKM akan dibagi menjadi 4 level dengan dimana level 4 adalah paling ketat dan level 1 adalah New Normal. Dari level 1 ke level 4 dan sebaliknya akan melalui dua tahapan transisi yaitu level 2 dan level 3. Adanya 2 tahap transisi ini untuk memastikan proses relaksasi dan pengetatan dilakukan secara bertahap untuk memastikan pemerintah memiliki persiapan yang cukup. Ini penting karena kita menghadapi kemungkinan bahwa cofid19 akan terus bermutasi.

Ada 3 indikator yang akan digunakan untuk menilai apakah relaksasi pengetatan bisa atau harus dilakukan untuk relaksasi. 3 indikator tersebut harus dipenuhi sementara untuk pengetatan cukup 2 dari 3 indikator-indikator yang akan digunakan menggunakan acuan WHO meskipun dilakukan penyesuaian terhadap range-nya.

Penilaian tidak dilakukan pada level provinsi namun dilakukan di level Kabupaten/Kota dan wilayah Aglomerasi. Wilayah Aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang Raya, Solo Raya, Surabaya raya, dan Malang Raya akan dilakukan penilaian dalam satu kesatuan. Ke-4 penerapan protokol kesehatan dalam kurun waktu 3 minggu adalah hal yang mutlak dalam setiap level tanpa pengecualian. Selain 3 indikator diatas, faktor psikologis masyarakat dan penyaluran Bansos juga perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Pengetatan penegakan disiplin protokol kesehatan serta tracing dan testing perlu ditingkatkan. Secara signifikan agar dapat mendorong perilaku masyarakat yang mematuhi protokol Kesehatan melalui kampanye protokol kesehatan secara sistematis di masyarakat yang melibatkan berbagai kalangan.

Hal-hal yang mendorong strategi testing dan tracing yang tepat sasaran yaitu adalah vaksinasi secara masif dan targeted. Didalamnya meliputi fasilitas karantina terpusat disediakan untuk pasien asimtomatik dan ringan sehingga rumah sakit tidak penuh dan mencegah penularan dalam keluarga. Setiap kota yang memiliki jumlah kasus positif tinggi, agar menyediakan fasilitas isolasi terpusat yang dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang memadai untuk penanganan pasien ODGJ dan gejala ringan.

Yang termasuk dalam manajemen perawatan covid-19 yaitu menerapkan protokol standar terapi penanganan pasien. Kemenkes sudah menyusun bersama 5 organisasi. Profesi dan Tim Rumah Sakit BUMN, kedua memastikan setiap Rumah Sakit Rujukan memiliki bed Capacity Medical Supplies. Dan equipment yang memadai untuk menjalankan protokol tersebut.

Dalam Arahannya, Presiden Republik Indonesia Ir.H. Joko Widodo memerintahkan kepada seluruh Gubernur, Walikota/Bupati untuk mempercepat segala bentuk untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.

Presiden Joko Widodo juga menyampaikan apresiasi yang sangat besar atas kerja keras Pemerintah Daerah mulai tingkat Provinsi sampai pada level Kabupaten/Kota.

“Saya harap di lapangan kita bekerja sehingga Rakyat tahu bahwa kita ada di kanan kiri mereka” ungkap Presiden Jokowi.

Sementara itu, Wakil Presiden Republik Indonesia KH. Ma’ruf Amin menghimbau kepada para Bupati/Walikota untuk senantiasa berkoordinasi dengan para pemuka agama, Alim Ulama agar pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tidak menimbulkan cluster baru dalam penyebaran Covid-19.

Di akhir rapat, Presiden Republik Indonesia mengimbau agar para Bupati / Walikota agar menggalakkan vaksinasi agar terbentuk Kekebalan Komunal ditengah masyarakat.

Selain itu, Presiden Jokowi juga tak henti – hentinya mengingatkan agar senantiasa mensosialisasikan pelaksanaan protokol kesehatan mengingat varian delta ini bisa menjakiti dengan cepat.

“Saya minta agar jika ada vaksin yang dikirimkan agar segera dihabiskan untuk membentuk kekebalan komunal, selamat bekerja” tutup Presiden Jokowi